Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberlakukan peraturan Nomor 35 / POJK.05 / 2018 tentang Implementasi Perusahaan Pembiayaan Bisnis.

Penerbitan aturan berarti bahwa kendaraan bermotor dapat dibeli tanpa mengeluarkan uang muka.

Pabrikan mobil menyambut baik penerapan peraturan tersebut karena bisa meningkatkan penjualan. Tetapi harus diantisipasi bahwa akan ada kredit macet.

"Harapannya tentu saja itu bisa membantu pasar otomotif. Tapi tentu saja perlu dilihat dari sisi lembaga keuangan, bagaimana cara mengatasi dan mengimplementasikan program ini," kata Anton Toyota ketika PT dihubungi detikOto, Sabtu (01/1) 12/2019) malam.

Meski begitu, keberadaan DP sebesar 0 persen merupakan angin segar di tengah tahun politik. Ini karena penjualan kendaraan di tahun politik berada dalam tren buruk.

"2019, semua pembuat melihat bahwa posisi mereka tidak baik, dan datanya juga tidak bagus, itu baik tahun 2020. Jadi rilis ini adalah insentif yang sama seperti yang diharapkan dengan penjualan tahun lalu 1.150 juta unit terjual," jelas Executive General Manager Fransiscus Soerjopranoto ketika dihubungi secara terpisah.

Penting untuk dicatat, DP kendaraan bermotor 0% diatur dalam peraturan OJK Nomor 35 / POJK.05 / 2018 tentang Implementasi Bisnis Perusahaan Pembiayaan khususnya dalam Pasal 20. Dijelaskan bahwa uang muka kendaraan bermotor dapat 0% tergantung pada kondisi keuangan atau perusahaan leasing.

Mengikuti aturan-aturan ini:
Paragraf 1

Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Tingkat Kesehatan Finansial dengan kondisi kesehatan minimum dan memiliki nilai Rasio NPF Bersih untuk pembiayaan kendaraan bermotor yang lebih rendah atau sama dengan 1% dapat menerapkan ketentuan jumlah Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:

(a) Untuk kendaraan bermotor roda dua atau tiga, minimum 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan
(B) Untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pendanaan Investasi, minimal 0% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan
(c) Untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna, setidaknya 0% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.

Peraturan OJK ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2018 oleh Ketua Dewan Komisaris OJK, dan mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018, sesuai dengan tanggal peraturan tersebut diumumkan. (kering / rgr)