Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja mengeluarkan kebijakan DP sebesar 0 persen untuk pembelian kendaraan. Secara teori kebijakan ini akan mendorong orang untuk mau membeli kendaraan lebih banyak.

DP 0 persen yang diprediksi akan merangsang pembelian kendaraan pribadi akan mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Hal ini dikemukakan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Autobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan saat menghadiri konferensi pers Busworld South East Asia 2019 di kawasan Thamrin, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

"Itu negatif menurut saya, malah saya melarang orang memiliki kendaraan pribadi. Jika kendaraan pribadi memiliki DP 0 persen, kendaraan komersial akan ditekan oleh mereka. Itu adalah beban bagi kita," kata pria yang disebut Sani.

Selain itu, dalam hal mobilitas penggunaan mobil akan lebih daripada menggunakan transportasi umum. "Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan ini. Menggunakan kendaraan umum dijamin oleh kompetensi pengemudi dibandingkan dengan pengemudi biasa. Kedua, pemerintah mendorong keinginan untuk membeli daripada kebutuhan transportasi, ketiga dari dari sisi ekonomi kebijakan ini akan menambah kredit macet, "jelasnya.

Sebagai operator, Sani bingung dengan keputusan pemerintah untuk tidak bekerja sama. "Sebagai operator dikatakan bahwa keberatan atau tidak itu relatif, tetapi menurut kami itu konyol. Ada menteri yang mendorong penggunaan angkutan umum, ada juga menteri yang mendorong pembelian kendaraan pribadi," pungkasnya. (rip / rgr)