Jakarta – Pemerintah terus menggenjot pemain otomotif di Tanah Air untuk membuat kendaraan listrik. Salah satu bentuk nyata pemerintahan adalah merumuskan peraturan yang mengaturnya. Jadi bagaimana nasib kendaraan listrik roda dua?

"Kalau motor listriknya masih prototipe, kita punya joint study dengan NEDO, terutama teknologi baterai, cara menukar sistem baterai, maka yang kedua dari segi harga sepeda motor listrik lebih mahal dari motor bensin biasa, jika negara lain disubsidi, kami tidak bisa memberikan subsidi, "kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto kepada wartawan di JCC Senayan (Rabu, 10/31/2018).

Untuk mengatasi harga mahal, pemerintah sendiri berencana untuk membuat peraturan yang mengatur insentif untuk motor listrik.

"Kami mendorong dengan insentif lain, jika kami akan menurunkan PPnBM otomotif, kami juga akan menjalankan prototipe (sepeda motor listrik) di hampir 10 universitas, kami akan melihat hasilnya," kata Airlangga.

"Peraturan (insentif untuk sepeda motor listrik) di Kementerian Keuangan bisa dalam bentuk peraturan presiden, sekarang sedang dibahas," kata Airlangga.

Pemerintah sendiri melalui Kementerian Perindustrian telah menetapkan target pada 2025 sudah ada 20 persen populasi kendaraan ramah lingkungan. Kendaraan itu nantinya akan dimasukkan ke dalam kendaraan Jenis Kendaraan Rendah Karbon (LCEV). (riar / rgr)