Jakarta – Menentukan standar untuk stasiun pengisian baterai kendaraan listrik di tempat umum patut dicatat. Karena, jika tidak cocok, maka itu bukan manfaatnya.

Seperti yang dikatakan oleh Insinyur Listrik ITB Agus Purwadi di sela-sela seminar Indonesia-Jepang Otomotif dengan tema Konsep Kendaraan Listrik xEV dan Well to Wheel. Menurutnya, ketika standar dibuat tidak sesuai dengan berbagai daerah di Indonesia, mobil listrik tidak akan berkembang.

"Untuk menentukan stasiun pengisian standar di Indonesia harus melihat daerah terlebih dahulu. Tidak mau itu. Ada standar yang bertujuan menjadi murah (harga mobil listrik dan biaya harian)," katanya di Gedung Kementerian Perindustrian Republik Indonesia , Jakarta (29/1/2019)

Ketika masing-masing daerah berbeda, lanjut Agus, SPLU akan sepi (sedikit menggunakannya). Akibatnya, produsen terkait harus mengeluarkan stasiun pengisian khusus yang berdampak pada harga jual mobil listrik itu sendiri.

"Jadi yang mana yang cocok dengan Indonesia? Sebaiknya gunakan charge-in. Ini sudah digunakan di Singapura, Malaysia, dan negara tetangga lainnya. Jangan mengikuti Jepang karena sudah tegangan tinggi," kata Agus .

Artinya, daya listrik yang disediakan oleh SPLU tidak melebihi 100-150 kWh. "Kami belum bisa bertenaga besar, masih berkisar 30-40 kWh. Untuk Jepang dan Cina, 150 kWh. Jika Anda mengikuti mereka, Anda bisa mendapatkan semua penyedia tersedia," canda Agus. (ruk / rgr)