Jakarta –

Pemprov DKI Jakarta akan mewajibkan kendaraan bermotor pribadi diuji emisi gas buangnya. Peraturan tentang uji emisi telah diberlakukan.

Kewajiban pengujian emisi kendaraan pribadi diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Sasaran uji emisi gas buang tersebut antara lain mobil penumpang dan sepeda motor yang beroperasi di jalan raya di Provinsi DKI Jakarta.

Dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 ini tertulis, setiap pemilik kendaraan bermotor wajib melakukan uji emisi gas buang dan memenuhi ambang batas emisi. Uji emisi gas buang wajib dilakukan setidaknya setahun sekali.

Apa yang terjadi jika sepeda motor pribadi tidak menjalani uji emisi? Pasal 14 Pergub 66/2020 menyebutkan bahwa pemeriksaan kepatuhan terhadap pelaksanaan wajib uji emisi gas buang dan kepatuhan ambang batas emisi dilakukan di jalan dan / atau fasilitas parkir. Pengecekan dilakukan secara berkala setiap enam bulan atau secara insidental sesuai kebutuhan.

Pemeriksaan kepatuhan wajib uji emisi gas buang dilakukan oleh Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Kepolisian.

Setiap pemilik kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan wajib uji emisi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 48 ayat 3 menyebutkan bahwa emisi gas buang merupakan salah satu syarat laik jalan. Lebih lanjut dalam Pasal 106 ayat 3 diatur bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan mengenai persyaratan teknis dan laik jalan.

Jika tidak, sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu setiap orang yang mengendarai sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan. atau denda maksimal Rp. 250.000. Sedangkan dalam Pasal 286, pengendara roda empat atau lebih yang tidak memenuhi syarat laik jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.

Selain itu dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 17 Pergub DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, setiap pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan uji emisi gas buang dan / atau tidak memenuhi syarat kelulusan. Uji emisi gas buang dikenakan disinsentif berupa pembayaran parkir tertinggi mengacu pada Peraturan Gubernur tentang tarif pelayanan parkir di ruang jalan yang dimiliki dan / atau di luar jalan milik jalan.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor diundangkan pada tanggal 24 Juli 2020. Peraturan ini mulai berlaku setelah enam bulan terhitung sejak tanggal diundangkan, artinya baru akan berlaku pada Januari 2021.

Tonton video "Aplikasi Uji Emisi untuk Memudahkan Pengendalian Polusi Udara"
[Gambas:Video 20detik]
(rgr / riar)