Jakarta – Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 77 ayat 3, dinyatakan bahwa SIM (SIM) dapat dimiliki oleh seseorang yang memiliki kompetensi mengemudi, diperoleh dari pendidikan dan pelatihan atau belajar mandiri (otodidak).

Terutama di sekolah mengemudi, lembaga ini biasanya menawarkan layanan pelatihan mengemudi serta membuat SIM A. Kemudian untuk membuat SIM A melalui jalur sekolah mengemudi, apakah ada perbedaan dalam cara layanan dari Polisi dibandingkan dengan mengelola SIM A itu sendiri?

Kepala Subdirektorat SIM Ditregident Korlantas Polri menjelaskan Pol. Hery Sutrisman, tidak ada perbedaan layanan dari calon pelamar A-SIM yang belajar mengemudi sendiri atau pelamar SIM A yang mengurus sekolah mengemudi.

"Mereka yang belajar mengemudi secara mandiri atau yang belajar di sekolah mengemudi yang terakreditasi, perawatannya sama. Semuanya diuji dengan tes yang sama," kata Hery, ditemui oleh AFP, di kantornya, di Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (5/10). 03/14/2019).

Sementara dalam hal biaya pembuatan SIM A, menurut Hery, Polisi juga tidak membedakan jumlah biaya mengurus SIM, baik dari sekolah mengemudi atau mengurus sendiri. Namun dia juga mengingatkan bahwa sekolah mengemudi biasanya memiliki tarif sendiri terlepas dari biaya mengeluarkan SIM yang telah ditentukan.

"Termasuk jumlah biayanya, tidak ada perbedaan, sama. Tetapi jika di sekolah mengemudi kita tidak tahu. Itu sebabnya itu terpisah dari Satpas. Sekolah mengemudi misalnya untuk ajari seseorang berapa biayanya? Ini terpisah dari Kepolisian, karena ini adalah bisnis daripada sekolah mengemudi "Itu tergantung pada apakah konsumen menginginkan atau tidak," lanjut Hery.

Sedangkan untuk biaya pengaturan SIM A, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2016 tentang Tarif dan Jenis PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), jumlahnya adalah Rp 120 ribu. Ditambah biaya asuransi sekitar Rp. 30 ribu. (lua / rgr)