Jakarta –

Rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengenakan pajak cukai pada emisi CO2, termasuk untuk sepeda motor, direspon oleh pabrikan. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) mengatakan wacana itu terasa semakin membebani pemain publik dan industri.

"Kami berharap pemerintah akan meninjau secara komprehensif dampak pada industri sepeda motor dan industri berkorelasi lainnya seperti komponen, pembiayaan, dan lainnya yang dapat muncul jika rencana ini dilaksanakan. Industri sepeda motor memiliki rantai bisnis yang luas baik di hulu dan hilir," katanya. . Humas AISI Ahmad Muhibbudin saat dihubungi AFP, Kamis (20/2/2020).

Di Indonesia, sepeda motor bukan lagi produk konsumen. Padahal, kendaraan roda dua itu digunakan sebagai sumber pencari nafkah. Inilah yang akan terasa membebani.

"Dan yang paling penting, sepeda motor tidak sepenuhnya merupakan produk konsumtif. Sebagian besar pemilik menjadikan sepeda motor sebagai alat produktif untuk bekerja setiap hari untuk mencari nafkah," kata Muhib.

Jika pajak kendaraan bermotor diberlakukan, harga berpotensi naik. Tentu saja ini juga berdampak besar pada keberlanjutan sepeda motor di pasar otomotif negara itu.

"Konsumen sepeda motor sangat sensitif terhadap kenaikan harga, terlepas dari kenaikan itu. Kondisi ini tentu akan mengganggu konsumen dan berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Penjualan sepeda motor setiap tahun cenderung stagnan, bahkan terkena tren penurunan dalam delapan tahun terakhir. Puncak penjualan sepeda motor di pasar domestik terjadi pada 2011, yang mencapai 8.012.540 unit, setelah itu lambat laun, hingga 2019 hanya terjual 6.487.460 unit.

Lihat videonya "Ini Cara Sri Mulyani Mengantisipasi Defisit Anggaran Negara"
[Gambas:Video 20detik]
(riar / din)