Jakarta –

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah bertugas selama 3 tahun di ibu kota Republik Indonesia. Dalam kurun waktu itu, Anies mengeluarkan berbagai kebijakan positif untuk menjadikan udara Jakarta lebih bersih. Dimulai dengan membatasi usia mobil hingga memberikan insentif pajak untuk mobil listrik.

Sebagai informasi, Anies dilantik bersama Sandiaga Uno pada 16 Oktober 2017 usai menjuarai Pilgub 2017. Anies memimpin DKI Jakarta sendirian akibat pengunduran diri Sandi sebagai Wakil Gubernur pada 10 Agustus 2018 karena mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Saat ini kursi nomor dua di DKI sudah diisi kembali oleh politikus Gerindra, Riza Patria, pada 6 April 2020.

Dalam catatan detikOto, Anies telah mengeluarkan 3 kebijakan terkait upaya pengurangan polusi udara di Jakarta. Kebijakan tersebut antara lain, pembatasan usia kendaraan, pembebasan pajak BBN (Transfer Nama) kendaraan listrik berbasis baterai, dan uji emisi wajib bagi sepeda motor dan mobil yang akan dilaksanakan awal tahun depan.

1. Batasan Usia Kendaraan Di Atas 10 Tahun

Pada 2019, Anies mengeluarkan aturan yang akan membatasi usia kendaraan di DKI Jakarta. Hal itu tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Anies memberi beberapa instruksi, salah satunya membatasi usia kendaraan.

Dalam instruksi tersebut, Anies meminta untuk memperketat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan pribadi mulai tahun 2019. Selain itu, kendaraan pribadi berusia di atas 10 tahun akan dilarang beroperasi di DKI Jakarta pada 2025.

"… pastikan tidak ada kendaraan pribadi di atas 10 tahun yang bisa beroperasi pada 2025," tulis Instruksi Gubernur.

Tak hanya itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta diminta menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembatasan Usia Kendaraan di atas 10 tahun pada 2020.

Selain kendaraan pribadi, Anies juga diminta memastikan tidak ada angkutan umum yang berusia di atas 10 tahun dan tidak lolos uji emisi di jalan raya serta menyelesaikan peremajaan angkutan umum melalui program Jak Lingko pada tahun 2020.

2. Pembebasan Pajak BBN Mobil Listrik

Untuk mengurangi polusi di Jakarta, selain membatasi populasi kendaraan konvensional dengan teknologi internal combustion technology (ICE), Anies juga berupaya mendorong kepemilikan kendaraan ramah lingkungan, dengan membebaskan pajak mobil listrik.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020, memuat kebijakan Pemberian Insentif Pengalihan Hak Guna Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada Kendaraan Aki Listrik Untuk Angkutan Jalan.

“Siang hari ini saya akan umumkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang insentif perpajakan atas pengalihan nama kendaraan bermotor kendaraan bermotor listrik berbahan bakar baterai untuk angkutan jalan raya. Pemprov DKI menjadi Pemprov pertama yang menerbitkan BBN -Peraturan pembebasan KB. Pada 2020, kegiatan jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, sepeda motor listrik, baik roda empat maupun roda dua akan diberikan pembebasan pajak nama transfer, ”kata Anies, Kamis (23/1). / 2020)

Kebijakan ini berlaku untuk kendaraan pribadi dan umum. Syaratnya harus murni kendaraan listrik. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan oleh motor listrik dan dapat mensuplai sumber tenaga dari baterai, baik dari kendaraan maupun dari luar. Dan kebijakan ini tidak berlaku untuk kendaraan hybrid atau semi elektrik. Jadi, Kendaraan bermotor yang tersedia hanya 100. persen pakai listrik berbahan bakar baterai, "tambah Anies.

Kebijakan ini akan berlaku mulai tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2024 atau 5 (lima) tahun ke depan untuk kendaraan pribadi dan kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum listrik berbahan bakar baterai.

Secara lebih luas, Pergub No.3 / 2020 juga akan membantu mendukung Pemerintah Pusat dalam mencapai target sesuai Perpres Nomor 55 Tahun 2019.

3. Kewajiban Uji Emisi Sepeda Motor dan Mobil

Belum lama ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan peraturan yang mewajibkan uji emisi untuk sepeda motor dan mobil. Kewajiban uji emisi diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

Pergub tersebut diundangkan pada tanggal 24 Juli 2020. Peraturan ini mulai berlaku setelah enam bulan terhitung sejak tanggal diundangkan, artinya baru akan berlaku pada bulan Januari 2021.

Peraturan tersebut mewajibkan kendaraan bermotor untuk melakukan uji emisi minimal setahun sekali. Sasaran uji emisi berlaku untuk mobil penumpang dan sepeda motor individu yang beroperasi di jalan raya di Provinsi DKI Jakarta.

Pengujian emisi dapat dilakukan di bengkel uji emisi. Dikutip dari daftar Bengkel Pelaksana Uji Emisi yang terdaftar di Badan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, sudah ada 218 bengkel yang terdaftar sebagai bengkel pelaksana uji emisi.

Namun yang terdaftar Bengkel Pelaksana Uji Emisi hanya bengkel mobil, baik bengkel resmi maupun bengkel umum. Tidak ada satupun bengkel motor yang masuk dalam daftar Bengkel Pelaksana Uji Emisi.

Untuk sepeda motor, beberapa Agen Pemegang Merek (APM) sudah memiliki fasilitas uji emisi di bengkel resminya, terutama di bengkel besar.

General Manager Corporate Communication PT Astra Honda Motor (AHM) Ahmad Muhibbuddin membenarkan fasilitas uji emisi di Jakarta sudah ada di bengkel besar.

"Honda ada di JHC (Jakarta Honda Center) Cawang dan Wahana (dealer Wahana Honda Gunung Sahari)," ujar Muhib saat dikonfirmasi detik.com, Rabu (9/9/2020).

Yamaha juga sudah siap dengan fasilitas uji emisi di bengkelnya. Hal tersebut dibenarkan oleh M. Abidin, GM After Sales & Motorsport di PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

“Padahal, sejak 2004 bengkel andalan Jakarta sudah dilengkapi ruang uji emisi. Kalau infrastruktur Yamaha sudah siap ada. Lalu dealer besar juga sudah disiapkan. Tinggal kelengkapan perlengkapan plus registrasi ke pemda setempat. , ”Kata Abidin kepada detikcom, Rabu (9/9) 9/2020).

“Di flagship sudah ada alatnya (uji emisi) juga. Hanya saja nanti kalau perlu penambahan tambahan akan kita bahas lagi dengan dealer,” lanjut Abidin.

Saksikan video "Bela Anies tentang Jatuhnya IHSG dari PSBB, Rocky: Logikanya Gimana?"
[Gambas:Video 20detik]
(lua / din)