Jakarta –

Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan bahwa pengendara yang mengemudi dapat belajar sendiri tanpa sekolah mengemudi selama tidak di jalan umum, ini sesuai dengan UU LLAJ. Namun, untuk mendapatkan SIM, setiap pengemudi harus lulus tes untuk mengambil SIM yang dipegang oleh polisi Indonesia.

Tentu saja itu juga diatur oleh undang-undang, seperti yang disampaikan oleh Bupati SIM Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Lalu Hedwin.

"Dari sistem pengujian pengambilan SIM di kepolisian semuanya tercantum dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan transportasi jalan, bahkan secara rinci tertulis dalam Peraturan Polisi No. 9 2012," kata Hedwin.

Jika dilihat dari UU No. 22 tahun 2009, memang untuk bisa memiliki SIM tidak harus belajar mengemudi di sekolah mengemudi.

Seperti yang tertulis di Bab VII tentang Pengemudi, bagian dari SIM. Di dalamnya dijelaskan dalam pasal 77 bagian ketiga (No.3) yang ditulis, Untuk mendapatkan SIM, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar mandiri.

Pada Peraturan Kepala Polisi No. 9 2012, sangat jelas bahwa polisi menjadi institusi yang mengeluarkan dan melakukan tes pada aplikasi untuk mengambil SIM.

Seperti yang ditulis dalam Bab III tentang Satpa, mulai dari Pasal 14-16 sebagai berikut:

Pasal 14

Paragraf 1, unit pelaksana lisensi pengemudi diatur oleh Satpas pada:

Sebuah. Polisi Resor Kota Besar, Polisi Resor Kota, atau Polisi Resor untuk lisensi swasta dan publik; dan

b. Polisi Nasional atau Korps Lalu Lintas Kepolisian Daerah untuk Izin Mengemudi Internasional.

Paragraf 2, Satpas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Sebuah. memiliki sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan dan standar kompetensi sebagai pendorong SIM;

b. memiliki fasilitas dan infrastruktur layanan administrasi yang memenuhi standar yang ditentukan dalam peraturan ini; dan

c. memiliki atau menyediakan fasilitas dan infrastruktur untuk praktik teori, simulator, dan tes praktik yang ditentukan dalam peraturan ini.