Jakarta –

Bus antar kota antar provinsi (AKAP) memiliki izin untuk beroperasi lagi di tengah larangan mudik Lebaran tahun ini. Izin untuk bus AKAP untuk beroperasi tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SE.9 / AJ.201 / DRJD / 2020.

Surat edaran ini mengatur implementasi transportasi darat selama larangan mudik dalam konteks pencegahan COVID-19. Namun, penumpang yang ingin pulang masih dilarang. Bus AKAP beroperasi hanya melayani beberapa penumpang yang diizinkan bepergian.

Surat edaran dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat ini juga menjadi panduan bagi manajer bus AKAP dalam menjalankan bisnis mereka lagi. Ini menindaklanjuti surat edaran yang dikeluarkan beberapa hari yang lalu oleh Satuan Tugas untuk Percepatan Penanganan COVID-19 tentang Kriteria untuk Membatasi Perjalanan untuk Orang-Orang untuk Mempercepat Penanganan COVID-19.

Ketua Gugus Tugas COVID-19 untuk Percepatan Penanganan Doni Monardo melakukan inspeksi mendadak (inspeksi) di Terminal Pulo Gadung dan Pulo Gebang akhir pekan lalu. Menurutnya, tidak ada banyak perjalanan bus dari terminal. Bahkan, bus yang hanya mengangkut satu penumpang masih berangkat.

"Hari ini (Minggu 10 Mei) di Pulo Gebang hanya ada tiga perjalanan bus dengan jumlah penumpang mulai dari satu orang hingga enam orang. Semua yang menggunakan transportasi darat berangkat dengan mengantongi sertifikat resmi dan kesehatan sesuai peraturan," Doni dikutip oleh ANTARA mengatakan kemarin. .

Doni sendiri memeriksa terminal setelah mendapat kesan bahwa seseorang telah memanfaatkan celah dalam aturan untuk melanggar larangan pulang dari pemerintah. Setelah melakukan inspeksi mendadak, tidak ada yang melakukan mudik.

Pihak-pihak yang diizinkan melakukan perjalanan ke luar wilayah adalah: "Jika semuanya seperti ini dan mampu mempertahankannya, kami akan segera keluar dari ancaman COVID-19," kata Doni.

Sebuah. Bepergian orang yang bekerja di lembaga pemerintah atau swasta yang mengatur:
1. Layanan untuk percepatan penanganan COVID-19
2. Layanan pertahanan, keamanan dan ketertiban umum
3. Layanan kesehatan
4. Melayani kebutuhan dasar
5. Layanan pendukung layanan dasar
6. Melayani fungsi ekonomi yang penting.

b. Perjalanan untuk pasien yang membutuhkan layanan kesehatan darurat atau perjalanan untuk orang-orang yang anggota keluarga intinya (orang tua, suami / istri, anak-anak, saudara kandung) sakit parah atau meninggal.

c. Repatriasi Buruh Migran Indonesia (PMI), WNI, dan pelajar yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang karena alasan khusus oleh Pemerintah ke darah asal, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lihat videonya "Cerita Film Pendek Jangan Pulang dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan"
[Gambas:Video 20detik]
(rgr / din)