Jakarta –

Kementerian Perhubungan menerbitkan surat edaran pembukaan kembali Izin Transportasi Antar Kota (AKAP) antar kota. Operator memastikan bahwa mereka akan mematuhi peraturan, termasuk tidak menggunakan bus untuk mudik.

Izin untuk AKAP beroperasi tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Bernomor SE.9 / AJ.201 / DRJD / 2020, surat edaran tersebut mengatur implementasi transportasi darat selama periode homecoming yang dilarang dalam konteks pencegahan COVID-19. Surat itu bertanggal 8 Mei 2020 dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Hubungan Pertanahan, Budi Setiadi.

Surat edaran dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat ini juga menjadi panduan bagi manajer bus AKAP dalam menjalankan bisnis mereka lagi. Ini menindaklanjuti surat edaran yang dikeluarkan beberapa hari yang lalu oleh Satuan Tugas untuk Percepatan Penanganan COVID-19 tentang Kriteria untuk Membatasi Perjalanan untuk Orang-Orang untuk Mempercepat Penanganan COVID-19.

Asosiasi Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) menegaskan bahwa peraturan ini dimaksudkan untuk melayani orang-orang yang benar-benar memiliki minat, dan bukan untuk kebutuhan mudik. Terlepas dari pembukaan operasi bus AKAP, transportasi darat ilegal dapat ditekan.

"Jadi memang dengan SE (sirkular) nomor 9, setidaknya kita, sebagai operator bus AKAP, dapat secara resmi melayani masyarakat yang tertarik dengan penawaran. Alih-alih menjadi liar kemarin, orang-orang bergerak dengan mode yang tidak jelas dan tidak terkendali," kata Ketua Umum IPOMI, Kurnia Lesani Adnan saat dihubungi AFP melalui telepon, Sabtu (5/9/20200).

Pria yang dipanggil Sani menggarisbawahi bahwa ini tidak berarti bahwa perusahaan AKAP dapat beroperasi untuk memenuhi tuntutan kepulangan. Lebih tepatnya bus AKAP kembali beroperasi untuk melayani pergerakan orang dengan tujuan penting seperti yang dijelaskan dalam surat edaran.

"Direktur Jenderal dengan tegas mengatakan bahwa ini bukan untuk pulang, tetapi untuk orang-orang yang tertarik. Intinya adalah itu," katanya.

Pembukaan operasi bus AKAP juga tidak berarti membebani tugas penanganan COVID-19. Justru dengan memobilisasi orang-orang bahwa kontrol hukum dapat dilakukan dengan mudah.

"Kami berharap bahwa dengan mode resmi yang diizinkan dan dapat dipantau secara ketat, ini adalah mode lain yang tidak dilisensikan oleh pemerintah. Jadi Kementerian Pertanian agak bingung, AKAP harus tunduk pada PM 24 tetapi masyarakat seluler ini akan liar di mana-mana. Jadi kami berharap ini masih bisa membantu pergerakan orang yang berkepeintangan sehingga tidak menggunakan kendaraan tidak resmi, "katanya.

Surat Edaran ini berlaku dari 8 Mei 2020 hingga 31 Mei 2020. Di dalamnya dinyatakan berbagai hal yang harus dipatuhi oleh operator kepada penumpang.

Awak kendaraan harus menggunakan masker dan sarung tangan. Mereka juga harus memasukkan pernyataan negatif COVID-19 dalam periode maksimum 14 hari kerja. Operator yang diizinkan beroperasi hanya mereka yang telah menerima stiker khusus yang tidak terpisahkan dari lampiran surat edaran ini.

Sementara itu, penumpang juga harus memenuhi persyaratan dalam Circular of Task Force untuk Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria untuk Membatasi Orang dalam Pencegahan Penyebaran COVID-19. Pembelian tiket sementara ini hanya dapat dilakukan di outlet operator resmi.

Tonton Video "President Ban Mudik, BNPB: 43% Pasien Positif untuk COVID-19 tanpa Gejala"
[Gambas:Video 20detik]
(/ din)