Jakarta –

Saat ini, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mulai memberlakukan sanksi tilang bagi pelaku ganjil genap setelah disosialisasikan selama seminggu. Terdapat 25 ruas jalan yang memiliki batasan kendaraan bermotor dengan sistem ganjil genap.

Menurut Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Sambodo Purnomo Yogo, pihaknya melakukan pemesanan tiket manual dan elektronik atau E-TLE (electronic traffic lawcement). Dari 25 ruas jalan yang diberlakukan ganjil genap, 13 di antaranya mengandalkan tilang elektronik, sedangkan 12 ruas jalan lainnya menggunakan tilang manual.

"Mulai hari ini kami akan melakukan tindakan. Ada dua jenis tindakan, yaitu tindakan menggunakan kamera E-TLe, dan represi manual menggunakan tilang oleh anggota di jalan," kata Sambodo, Senin (10/8/2020).

Menurut dia, di kawasan yang memiliki kamera E-TLE tidak ada tindakan manual untuk mencegah duplikasi tiket. “Agar tidak terjadi duplikasi, jangan sampai masyarakat sudah tilang manual, lalu ditilang lagi dengan menggunakan kamera. Makanya khusus di 13 ruas jalan dengan kamera E-TLE kami utamakan kamera E-TLE,” kata Sambodo.

Bagaimana jika kamera E-TLE kedapatan melanggar genap ganjil? Menurut Sambodo, nantinya jika ada pengemudi yang melanggar ganjil genap, hasil jepretan kamera akan masuk ke sistem milik Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Kemudian dari hasil jepretan kamera, kendaraan yang melanggar akan dicocokkan dengan data di pihak kepolisian.

“Kemudian kami akan mengirimkan surat ke alamat itu, surat yang menyatakan bahwa pada hari ini, jam berapa melanggar, misalnya melanggar nomor ganjil di jalan apa, jam berapa, lengkap dengan foto dan video. Kami kirimkan ke Yang bersangkutan sesuai dengan alamatnya. yang tertera di kami, ”kata Sambodo.

Setelah menerima surat konfirmasi, pemilik kendaraan diharuskan untuk melakukan konfirmasi penerimaan melalui website www.etle-pmj.info atau melalui aplikasi android. Selain itu, konfirmasi juga dapat dikirimkan langsung ke Subdirektorat E-TLE Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya. Batas waktu pemberian konfirmasi tersebut adalah lima hari.

Dengan metode konfirmasi, pemilik kendaraan bisa mengklarifikasi siapa yang menjadi subjek pelakunya. Ini termasuk jika kendaraan telah dijual ke pihak lain dan belum diproses untuk pembalikan nama.

“Setelah dipastikan atau mengaku telah melakukan pelanggaran, maka yang bersangkutan akan diberikan kode-kode tertentu dan selanjutnya bisa melakukan pembayaran (denda). Dengan melakukan pembayaran dianggap sudah selesai prosesnya,” ujarnya.

Lalu, bagaimana jika pelaku ganjil genap sudah memastikan telah melakukan pelanggaran namun tidak membayar denda? Menurut Sambodo, denda tiket yang tidak dibayarkan setelah dikonfirmasi akan diakumulasikan saat pemilik kendaraan melakukan pembayaran pajak.

“Jadi ketika yang bersangkutan membayar pajak, maka misalnya pelaku ganjil dan tidak mau membayar denda, mungkin Rp 500 ribu (denda karcis ganjil) akan masuk pajak ketika membayar pajak, " dia berkata.

Pelanggar pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 287 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu sanksi pelanggaran rambu lalu lintas. Pelanggar ganjil genap bisa dihukum kurungan dua bulan atau denda maksimal Rp. 500.000.

Tonton video "Kapan ganjil-genap di Jakarta mulai berlaku?"
[Gambas:Video 20detik]
(rgr / din)