Produsen dan dealer masih menunggu keputusan pemerintah tentang usulan pemotongan PKB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Saat ini produsen dan masyarakat masih menunggu kepastian usulan pelonggaran pajak untuk pembelian mobil baru atau pemotongan pajak kendaraan bermotor (PKB). Namun, agar pasar benar-benar tumbuh secara signifikan selama pandemi, diperlukan strategi lain yang juga dapat diterapkan bersamaan dengan proposal.

Ketua I GAIKINDO, Jongkie D. Sugiarto mengatakan relaksasi memang salah satu instrumen stimulan dan sebaiknya hanya dilakukan sebentar. Sehingga usulan ini tidak akan terlalu memberatkan negara dalam jangka waktu yang lama.

Selain mengandalkan relaksasi, ia juga berharap produsen dan dealer bisa memberikan stimulan melalui strategi pricing. “Produsen bisa mendongkrak daya beli dengan cara menurunkan harga. Sehingga masyarakat bisa lebih tertarik dengan diskon atau pemotongan harga,” kata Jongkie beberapa waktu lalu.

Selain itu, Direktur Pemasaran PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy mengatakan strategi penetapan harga tidak hanya bisa dilakukan melalui pemberian diskon. Menurutnya, strategi ini juga bisa dilakukan melalui program leasing.

“Salah satu program leasing yang bisa dilakukan adalah dengan menawarkan suku bunga rendah. Dengan begitu, masyarakat bisa mewujudkan keinginan memiliki mobil dengan harga yang lebih murah,” kata Anton.

Terkait saran terkait relaksasi, pihaknya juga berharap hal tersebut dapat segera diimplementasikan agar dapat segera memberikan dorongan bagi industri otomotif dalam negeri. Saat ini TAM masih menunggu konfirmasi dari pemerintah dan siap menerima keputusan sesuai pertimbangan pemerintah.

Dia juga mengakui, ada kemungkinan kinerja pasar tahun ini di bawah target yang direvisi oleh GAIKINDO. “Kami memperkirakan kemungkinan itu setelah melihat situasi terkini. Meski di bawah target, kami berharap penurunannya tidak terlalu besar,” ujarnya.

Soal detail pajak itu sendiri, saat ini setiap pembelian kendaraan pasti dibarengi dengan sejumlah biaya yang harus dikeluarkan pemerintah pusat dan kas pemerintah daerah. Perubahan status off the road menjadi on the road dilakukan melalui pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama (BBN).

Artinya, dari harga on the road, sekitar 40 persen dari harga tersebut merupakan biaya yang harus ditanggung konsumen kepada pemerintah pusat dan daerah.