Jakarta –

PT Astra Honda Motor (AHM) menghadapi tuduhan praktik monopoli pelumas. Tuduhan itu diajukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Selasa (14/7) bulan lalu. KPPU memulai sidang Majelis Komisi atas dugaan tying and bundling yang dilakukan AHM dalam memasarkan pelumas sepeda motor.

Menghadapi tudingan tersebut, AHM mengaku telah menaati semua proses hukum yang harus dilalui.

“Iya masih tahap awal. Kita tinggal ikuti saja seperti apa kondisinya. Tentu kita akan mengikuti tahap selanjutnya dan kita akan tetap berusaha mematuhi hukum,” kata Direktur Pemasaran AHM Thomas Wijaya singkat kepada wartawan di sela acara. disela-sela acara media test ride Honda CBR250RR. SP Quick Shifter, di Safety Riding and Training Center Astra Honda Motor, Deltamas Cikarang, Jawa Barat, Rabu (19/8/2020).

Sebelumnya, KPPU menduga AHM melanggar Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Adapun Pasal 15 ayat (2) UU 5/1999 berbunyi, “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang menyatakan bahwa pihak penerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain. dari pelaku usaha pemasok. "

Dan Pasal 15 ayat (3) yaitu, “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau diskon tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
Sebuah. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau serupa dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. "

Dalam prosesnya, KPPU menemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap perjanjian eksklusif oleh AHM. Dalam perjanjian eksklusif tersebut terdapat kesepakatan antara main dealer dan / atau bengkel Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) dan AHM yang memuat persyaratan bahwa siapa pun yang ingin memiliki bengkel AHASS harus menerima perlengkapan inisial minimum (alat strategis) dari AHM, dan harus membeli sparepart lain (termasuk pelumas) dari AHM. Selain itu, ada juga perjanjian eksklusif terkait diskon sparepart (termasuk pelumas) yang didapat oleh pemilik bengkel AHASS, jika hanya menjual suku cadang asli dari AHM dan / atau tidak menjual pelumas merk lain, ”tulis KPPU dalam siaran persnya.

KPPU menyebut kasus ini merupakan kasus yang digagas KPPU berdasarkan perkembangan kasus kartel skuter matik (skuter) pada tahun 2016.

Menurut KPPU, AHM memberikan jaminan sepeda motor jika konsumen melakukan perawatan berkala terhadap motornya di bengkel resmi AHASS. Salah satu bentuk perawatan berkala adalah penggantian pelumas.

KPPU menjelaskan, untuk produk pelumas, penyidik ​​menemukan bengkel AHASS hanya bisa menjual pelumas milik AHM. Pelumas dari pabrikan lain & # 39; merek, terutama yang memiliki spesifikasi serupa (SAE 10W-30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi) tidak diizinkan untuk dijual di AHASS.

Dugaan pelanggaran hukum yang diajukan KPPU mendapat tanggapan dari General Manager Corporate Communication AHM, Ahmad Muhibbuddin. Menurut pria yang akrab disapa Muhib ini, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu dugaan praktik monopoli tersebut.

“Kami akan kaji dulu. Yang pasti dalam berbisnis kami selalu berusaha mematuhi ketentuan yang berlaku,” kata Muhib, kepada detikOto, saat itu.

Usai menggelar sidang pertama pada Selasa (14/7), agenda sidang akan dilanjutkan dengan Sidang Pendahuluan kedua pada 30 Juli 2020 untuk mendengarkan tanggapan Terlapor atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh MK. Penyidik ​​Kejaksaan KPPU.

Tonton Video "Tampilan dan Fitur Baru pada Honda CBR250RR"
[Gambas:Video 20detik]
(lua / din)