Jakarta –

Pemprov DKI Jakarta akan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) mulai Senin 14 September 2020. Kebijakan ini diambil dengan alasan kasus virus Corona semakin merebak. Namun, berkaca pada penerapan PSBB di awal pandemi, salah satu dampaknya adalah penjualan kendaraan.

Setidaknya itulah yang dirasakan oleh Agen Pemegang Merek (APM) roda empat di Indonesia. Sehingga pilihan pelonggaran atau penghapusan pajak penjualan kendaraan di tengah pandemi diajukan oleh Gabungan Pengusaha Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) kepada pemerintah. Sambutan hangat juga disampaikan oleh anggota Gaikindo dan berharap pemerintah bisa lebih leluasa dalam menghadapi pandemi virus Corona saat ini.

"Kami bergabung dengan Gaikindo sebagai anggota (sangat setuju dengan rencana Gaikindo pembebasan pajak penjualan 30-50 persen)," kata Direktur Pemasaran dan Direktur Perencanaan & Komunikasi Perusahaan PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Amelia Tjandra kepada detikcom.

Hal senada juga disampaikan Suzuki Indomobil Sales, mobil APM Suzuki di Indonesia.

“Permintaan Gaikindo sudah dibicarakan dengan semua member tentunya,” kata Direktur Pemasaran 4W PT SIS, Donny Saputra saat dihubungi detik.com.

Sebelumnya, Gaikindo berharap pemerintah mengeluarkan sejumlah stimulus untuk membantu industri otomotif bangkit dari krisis akibat pandemi virus Corona (COVID-19). Apalagi, DKI Jakarta saat ini berkontribusi hingga 40 persen terhadap penjualan otomotif nasional.

IlustraSuasana GIIAS 2018 Week 2 Foto: Ruly Kurniawan

Itu sebabnya Ketua Pertama Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto meminta keringanan pajak untuk pembelian mobil. Hal ini agar angka penjualan di industri mobil bisa bangkit kembali.

“Kami sudah meminta stimulus yang berdampak langsung pada harga jual mobil, kami masih menunggu keputusan pemerintah,” kata Jongkie saat dihubungi detik.com, Kamis (10/9) kemarin.

Ada peningkatan penjualan bulanan mobil baru secara eceran, namun masih jauh dari pencapaian kondisi normal. Untuk itu, Jongkie mengatakan perlu adanya pemotongan pajak yang dikenakan pada otomotif, agar harga mobil lebih murah.

“Karena daya beli masyarakat menurun, harus ada stimulus yang bisa menurunkan harga jual kendaraan bermotor,” jelas Jongkie.

Pemberian stimulus seperti yang dilakukan beberapa negara tetangga ternyata mampu mendongkrak penjualan mobil. Di Malaysia, misalnya, stimulus yang dimaksud adalah pembebasan pajak penjualan 100% untuk model rakitan lokal (CKD) dan 50% untuk model yang sepenuhnya diimpor (CBU), dari 15 Juni hingga 31 Desember 2020.

Pada Mei lalu, Gaikindo menyebut tiga proposal sebagai pendorong penjualan otomotif.

Stimulus pertama yang diminta Gaikindo adalah soal keringanan Pajak Kendaraan Bermotor. Gaikindo mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dan menyurati seluruh gubernur di Indonesia, termasuk Kementerian Dalam Negeri, untuk menginformasikan permintaan Pemotongan Pajak Kendaraan Bermotor agar turun 30-50 persen.

Selain pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor, stimulus lain yang diajukan adalah soal Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan soal proses restitusi pajak. Kelonggaran lain yang diminta Gaikindo adalah tidak ada minimum penggunaan biaya PLN dan bahan bakar gas, dan transaksi menggunakan rupiah, bukan dolar. Selanjutnya, kelonggaran dalam proses perpanjangan izin, dan optimalisasi kapasitas produksi terpasang serta meminta prinsipal untuk memindahkan pesanan.

Tonton Video "Prediksi Horor Jika DKI Tidak Kembalikan PSBB"
[Gambas:Video 20detik]
(lth / rgr)