Jakarta – Mahkamah Konstitusi baru saja mengeluarkan keputusan menolak gugatan terhadap gugatan komunitas mobil Komunitas Toyota Soluna (TSC) untuk Pasal 106 ayat 1 UU LLAJ. Secara garis besar, artikel ini menyerukan kepada pengguna Kendaraan Bermotor untuk berkonsentrasi saat mengemudi.

Salah satu peraturan menyatakan bahwa penggunaan ponsel adalah salah satu hal yang dapat mengganggu konsentrasi. Dan menggunakan GPS atau Global Positioning System pada smartphone, itu juga merupakan hal yang dianggap mengganggu konsentrasi mengemudi.

Menanggapi putusan itu, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Online (ADO) Christiansen, mengatakan ia menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Namun dia juga meminta agar aturan dalam UU LLAJ diklarifikasi lagi.

"Sebagai warga negara, kami mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi aturan hukum harus diklarifikasi lagi. Sesuai dengan undang-undang lalu lintas, hal-hal yang dilarang jika mereka mengganggu konsentrasi dan mengemudi tidak adil. Mengemudi sambil memanggil Jelas bahaya, sedangkan GPS ini fungsinya hanya bantuan navigasi, "kata pria yang akrab disapa Yansen ini melalui telepon, kepada detikOto, Kamis (31/1/2019).

Menurut Yansen, peraturan yang dibuat oleh pemerintah juga harus mengikuti perkembangan zaman. Apalagi beberapa kendaraan roda empat kini juga memiliki perangkat GPS sebagai fitur standar.

"Karena kembali lagi, GPS adalah alat untuk mengikuti kemajuan teknologi. Dan jika untuk kendaraan roda empat biasanya sudah dilengkapi dengan GPS, sekarang apakah itu tidak diperbolehkan? Jadi alat ini yang coba kita perkuat adalah bagaimana menggunakannya, karena GPS yang tepat juga bisa menggunakan suara, "lanjut Yansen.

Jadi apakah ada kasus pengurangan karena menggunakan GPS dalam lingkup driver online? "Sejauh ini tidak pernah ada kasus, kasus itu dipanggil oleh polisi karena GPS. Tapi beberapa bulan yang lalu itu juga masalah, memang polisi hanya membuat peringatan, ketika itu di lampu merah, itu mengingatkan lebih banyak teman. Tapi untuk tindakan dan pengurangan yang belum pernah dilakukan anggota kami, "jelas Yansen.

Mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi, Yansen dan mitra pengemudi daringnya, akan terus mendorong revisi UU LLAJ agar tidak membahayakan pengemudi daring. "Kami harus mengambil keputusan Mahkamah Konstitusi ini, tetapi kami mendorong revisi UU, sehingga sejalan dengan profesi kami, sebagai bisnis transportasi online yang mengandalkan teknologi GPS," tutup Yansen. (lua / rgr)