Jika pajak kendaraan dihapus, penjualan mobil akan melonjak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Masih ada cara untuk menyelamatkan industri otomotif nasional agar tidak terpuruk. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengatakan, cara yang dimaksud adalah dengan menghapus pengenaan pajak kendaraan baru yang nilainya sekitar 40 persen dari harga mobil.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sejauh ini mengajukan pelonggaran pajak atas pembelian kendaraan baru atau pemotongan pajak kendaraan bermotor (PKB) kepada Kementerian Keuangan. Tujuannya untuk menghidupkan kembali pasar industri otomotif yang kini dilanda Covid-19.

Pengamat otomotif Bebin Juana menilai proposal ini merupakan terobosan signifikan dalam memberikan stimulasi bagi pasar. "Ini memang dilema, tapi cara ini juga merupakan upaya penting untuk menggairahkan dan menyelamatkan industri otomotif nasional," kata Bebin, pekan ini.

Jika usulan tersebut dapat direalisasikan, maka secara otomatis masyarakat dapat membeli kendaraan dengan harga yang jauh lebih murah. Diperkirakan pemotongan bisa mencapai 40 persen. Alhasil, akumulasi jumlah penjualan kendaraan akan meningkat dan memungkinkan pelaku industri menikmati sedikit udara segar.

Meski kebijakan ini membuat negara harus rela merugi sementara penerimaan pajak, Bebin melihat jika hal itu terwujud, maka untuk pertama kalinya pemerintah akan memberikan kelonggaran pajak dalam transaksi pembelian kendaraan.

“Dalam kondisi ini, mungkin negara harus mengalah sejenak agar harga jual kendaraan bisa terjangkau, dan industri bisa melewati masa-masa sulit ini,” ujarnya.

Usulan terkait pelonggaran pajak kendaraan itu sebelumnya disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Dia mengungkapkan, rencana tersebut sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan.

Agus yakin, dengan pelonggaran pajak yang diusulkan dilakukan hingga Desember 2020, nantinya bisa berperan mendongkrak daya beli masyarakat. “Relaksasi ini bisa meningkatkan daya beli sekaligus membantu pertumbuhan industri manufaktur otomotif,” kata Agus.

Menurut dia, usulan tersebut dilatarbelakangi oleh tekanan yang dialami industri otomotif pada paruh pertama tahun 2020. Pandemi yang mulai melanda pada Maret 2020 ini terbukti telah membawa penjualan kendaraan lebih awal.

“Oleh karena itu, diharapkan pelonggaran pajak ini dapat segera dilaksanakan sehingga dapat memacu kinerja industri otomotif dalam negeri dan pemulihan ekonomi nasional,” ucapnya.

Menteri menilai, strategi ini cukup penting, mengingat industri otomotif merupakan salah satu sektor terpenting bagi perekonomian nasional, baik dalam pencapaian nilai investasi maupun dari sisi transaksi ekspor.

Soal detail perpajakan, setiap pembelian kendaraan baru pasti disertai sejumlah biaya yang harus dikeluarkan pemerintah pusat dan kas pemerintah daerah. Perubahan status off the road menjadi on the road sendiri dilakukan melalui pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama (BBN).

Artinya, dari harga on the road kendaraan, sekitar 40 persen merupakan retribusi yang harus dibayarkan kepada pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk pajak.

Melihat perkembangan tersebut, Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi pun berharap proposal tersebut dapat segera direalisasikan. “Mudah-mudahan kebijakan ini bisa segera diterapkan pada kuartal keempat tahun 2020. Sehingga masyarakat dan industri bisa menikmati stimulan ini mulai Oktober hingga Desember,” kata Nangoi.

Ia yakin, jika pelonggaran pajak bisa berjalan, akan berdampak besar pada sejumlah industri lain, seperti leasing, suku cadang, dan asuransi. Rencana ini juga dinilai mampu memberikan angin segar setelah industri berpotensi kembali mengalami tekanan akibat pembatasan sosial skala besar (PSBB) jilid dua di DKI Jakarta.

sumber: khoirul azwar