Harga mobil bekas akan semakin turun jika pelonggaran pajak mobil baru disetujui.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Saat ini pasar mobil bekas masih menghadapi tantangan. Pasalnya, sembari menunggu masa pemulihan, ternyata pasar sekunder berpotensi menghadapi persaingan ketat dengan pasar mobil baru akibat adanya usulan pelonggaran pajak.

Auto Value juga mengalami kondisi yang menantang, yaitu adanya layanan jual beli mobil bekas resmi dari Suzuki Indonesia. Head of Business Development PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Hendro Kaligis mengatakan, kondisi tersebut mendorong Auto Value melakukan sejumlah penyesuaian.

“Jika pelonggaran pajak diterapkan, kami akan melakukan penyesuaian harga. Jadi, pedagang mobil bekas akan menyesuaikan harga beli sesuai kondisi pasar,” kata Hendro Kaligis kepada Republika.co.id beberapa waktu lalu.

Selain itu, Auto Value memutuskan untuk tetap agresif membeli mobil bekas. Diketahui, Auto Value merupakan lini bisnis yang mendukung penjualan mobil baru Suzuki. Guna mendongkrak penjualan mobil baru Suzuki, Auto Value menghadirkan program tukar tambah yang menarik.

Lebih lanjut, Auto Value juga menghadirkan program khusus untuk mendongkrak penjualan mobil bekas melalui Total Down Payment (TDP) yang menarik. "Untuk penjualan mobil bekas, kami berupaya mendorong penawaran uang muka 20% agar konsumen bisa menikmati TDP yang lebih terjangkau," ujarnya.

Terkait usulan pelonggaran pajak, dia menilai otomatis akan berdampak pada pasar mobil bekas. Hanya saja, sambungnya, seberapa besar dampak relaksasi akan sangat tergantung pada periode relaksasi, jumlah relaksasi, dan mekanisme pemberian relaksasi.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya menyampaikan usulan soal relaksasi pada pertengahan September lalu. Dalam keterangannya, Agus Gumiwang mengatakan proposal dari Kementerian Perindustrian sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan.

Melalui proposal ini, diharapkan harga jual mobil baru bisa ditekan mengingat saat ini setiap pembelian kendaraan harus dibarengi dengan sejumlah biaya kas pemerintah pusat dan daerah. Perubahan status off the road menjadi on the road sendiri dilakukan melalui pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama (BBN).

Artinya, dari harga on the road, sekitar 40 persen dari harga jual mobil baru merupakan biaya yang harus ditanggung konsumen kepada pemerintah pusat dan daerah.