Tangerang – Perpres kendaraan listrik hampir mencapai tahap akhir, fokusnya adalah mendorong Indonesia untuk memiliki kendaraan listrik berbasis baterai. Untuk versi hybrid, plug-in dan teman tidak dibahas dalam aturan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Otomotif Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara, mengatakan bahwa untuk kendaraan hybrid, kendaraan listrik saat ini tidak dapat dijangkau oleh masyarakat Indonesia.

"Jika sudah ada anggota Gaikindo, masalahnya adalah harganya masih tinggi karena yang termurah sekitar Rp 500 juta, jika di Indonesia masih jauh dari daya beli masyarakat kita, dan upaya itu sedang dicari, "Kata Kukuh setelah diskusi komunitas Konservasi & Efisiensi Energi Indonesia (MASKEEI) di Auditorium Taman Kantor Hijau, Rabu (30/1/2019).

"Hibrida termurah sekitar 500 hingga 600 juta, yang melampaui daya beli, sementara masyarakat kita adalah LCGC terlaris," kata Kukuh.

Menurut Kukuh ada banyak hal yang masih menjadi kendala dalam mengembangkan mobil listrik di tanah air, salah satunya adalah pemilihan baterai yang cocok di wilayah tropis Indonesia.

"Ada banyak masalah teknis yang perlu diselesaikan oleh Indonesia, karena negara ini beriklim tropis, usia baterai berkurang, sehingga tidak banyak penelitian, sejauh ini studi di negara-negara sub-tropis dan negara-negara dingin jadi bahwa baterai dapat bertahan lebih lama, itu juga masalah yang harus diselesaikan, "kata Kukuh.

Kendaraan listrik Pepres saat ini hanya fokus pada kendaraan listrik baterai murni, terutama insentif hanya akan diberikan kepada produsen yang ingin berkumpul di Indonesia. Ketika dimintai tanggapan, dia mengatakan belum belajar lebih lanjut.

"Arah ke EV, saya tidak tahu seperti apa Peraturan Presiden, apakah itu untuk satu (model kendaraan listrik) lebih untuk Kendaraan Listrik Batery, itu baru terdengar sebelumnya," kata Kukuh. (riar / lth)