Jakarta –

Kasus mobil dinas TNI yang digunakan warga sipil heboh di media sosial. Toyota Fortuner warna hijau tentara berpelat nomor TNI itu dipakai Suherman Winata alias Ahon, warga sipil.

Pusat Polisi Militer (Puspomad) Tentara Nasional Indonesia menyimpulkan ada dugaan pelanggaran terkait video viral warga sipil yang menggunakan mobil dinas TNI. Penggunaan mobil dinas tidak bisa sembarangan.

“Seharusnya mereka paham bahwa kendaraan itu bukan hak mereka pakai,” kata Panglima Polisi Tentara Nasional Indonesia (Danpuspomad) Letjen Dodik Widjanarko dalam keterangannya, Sabtu (3/10/2020).

Penggunaan kendaraan dinas telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER / 87 / M.PAN / 8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja.

Peraturan tersebut menetapkan penggunaan kendaraan dinas operasional dalam tiga hal. Berikut syarat penggunaan kendaraan dinas aparatur negara:

Sebuah. Kendaraan Servis Operasional hanya digunakan untuk keperluan resmi yang menunjang tugas pokok dan fungsinya.
b. Kendaraan Servis Operasional dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor,
c. Kendaraan Dinas Operasional hanya digunakan di dalam kota, dan pengecualian penggunaan di luar kota dengan izin tertulis dari pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kompetensinya.

Belakangan diketahui, plat nomor 3688-34 itu sebenarnya milik pensiunan perwira TNI Angkatan Darat, Kolonel Cpm (purnawirawan) Bagus Heru Sucahyo. Plat tersebut kemudian dipinjamkan kepada Ahon, yang telah dikenalnya selama lebih dari 10 tahun.

Ahon diduga melanggar Pasal 280 dan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Letjen Dodik mengatakan, Ahon mengganti warna mobilnya menjadi hijau tentara sehingga tidak sesuai lagi dengan Tanda Daftar Kendaraan (STNK).

“Tidak menggunakan TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor) yang berlaku sesuai STNK. Perubahan warna kendaraan dari hitam metalik menjadi hijau tentara,” kata Letjen Dodik di Mabes AD, Jakarta Pusat, Rabu (7/10). / 2020).

Akibat perbuatannya itu, Ahon diancam hukuman penjara selama dua bulan atau denda maksimal Rp. 500 ribu.

Selain itu, Ahon dan purnawirawan Bagus Heru juga diduga melakukan tindak pidana pemalsuan perlengkapan administrasi dan fisik kendaraan Toyota Fortuner bernomor registrasi hijau tentara 3688-34. Keduanya terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun.

“Tindak pidana yang dilakukan oleh Bruder SW alias Ahon dan Kolonel Cpm (Purn) BHS itu melanggar tindak pidana pemalsuan perlengkapan administrasi dan fisik kendaraan,” kata Letnan Jenderal Dodik.

Tonton Video "Puspomad Selidiki Warga Sipil yang Mengaku TNI Pakai Mobil Dinas"
[Gambas:Video 20detik]
(rgr / din)