Jakarta –

Kepolisian Nasional menegaskan bahwa mereka belum menggunakan sanksi maksimal dalam bentuk denda Rp. 100 juta untuk warga yang bertekad pulang. Polisi baru menggunakan UU Lalu Lintas atau meminta pelancong untuk berbalik.

Setelah Presiden Jowo Widodo memberlakukan larangan pulang pada 24 April, masih ada banyak warga yang bertekad untuk mencoba kembali ke kampung halaman mereka. Puluhan ribu kendaraan telah diminta untuk berbalik oleh Polisi yang bertugas menjaga berbagai jalan.

Terkait dengan larangan mudik, warga yang melanggar justru bisa dihukum berat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dalam Pasal 93 mengatur sanksi terberat dalam bentuk denda Rp. 100 juta dan hukuman penjara 1 tahun.

Polisi Nasional sebelumnya mengharuskan sanksi berat akan mulai dikenakan pada periode kedua Operasi Ketupat, yaitu 8-31 Mei. Sedangkan pada periode pertama (24 April-7 Mei) hukumannya masih belum berdasarkan UU Perhotelan.

"Ini belum terealisasi (UU No. 6 tahun 2018), kami hanya memberlakukan undang-undang lalu lintas jika ada pelanggaran lalu lintas. Jika tidak ada, kami akan segera memutarnya," kata Direktur Komandan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Metro Jaya, Panglima Sambodo Purnomo Yogo, di detikoto.

Selain memesan putar balik, Polisi baru menggunakan UU Lalu Lintas. Penegakan terbatas pada pelanggaran lalu lintas.

"Misalnya ada pelanggaran lalu lintas, seperti perjalanan ilegal berarti dia terkena Pasal 308. Atau ketika pengemudi tidak membawa SIM, atau selama ada pelanggaran lalu lintas kita akan bertindak. Tanyakan untuk putar balik. Sedangkan kebijakannya seperti itu, "tambah Sambodo.

Meski pengawal sudah dilakukan, warga terbukti masih berusaha pulang. Bahkan beberapa kasus penyelundupan para mudik & # 39; telah dibongkar menggunakan mobil plat hitam.

Kepolisian Nasional sendiri memperkirakan akan ada gelombang penduduk yang mencoba pulang pada hari-hari menjelang Lebaran.

(lth / din)