Jakarta – Perkembangan terakhir dari rancangan peraturan presiden tentang percepatan kendaraan listrik diungkapkan pada diskusi publik tentang Konservasi & Efisiensi Energi Indonesia (MASKEEI) di Auditorium Taman Kantor Hijau, Rabu (30/1/2019).

Hadir dalam diskusi tersebut adalah Penasihat Khusus Menteri untuk Kementerian Kelautan, Kementerian Inovasi dan Daya Saing Industri, Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan bahwa dalam pertemuan diskusi tentang Perpres kendaraan listrik terakhir, diputuskan ke mana harus pergi.

"Dalam diskusi terakhir yang kami sepakati, Perpres berfokus pada kendaraan listrik berbasis baterai, sehingga yang lainnya (Hibrida, Plug-in Hibrid) tidak diatur dalam Perpres ini," kata Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro sambil memberikan penjelasan dalam Diskusi MASKEEI di Auditorium Taman Kantor Hijau, Rabu (30/1/2019).

Lebih lanjut, peraturan tentang percepatan Kendaraan Listrik berbasis baterai (EV) dalam konteks ini mendorong Indonesia untuk memproduksi kendaraan di negaranya sendiri, khususnya EV.

"Karena upaya untuk mengembangkan listrik tidak hanya mengurangi impor bahan bakar tidak hanya mengurangi emisi karbon, hal lain yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kapasitas nasional dalam produksi kendaraan listrik," kata Satryo.

Satryo juga menjelaskan bahwa potensi Indonesia yang sangat besar tidak akan berguna jika terus menjadi wacana saja. Karena itu ia berharap Perpres Kendaraan Listrik akan segera ditandatangani.

"Peraturan Presiden hanya percepatan, artinya tanda kutip Perpres tidak untuk memastikan yang lain, jadi percepatan adalah apa yang ingin kita buat secara nasional," kata Satryo.

"Sudah beberapa kali diselaraskan, pertemuan terakhir pada 4 Januari 2019 dihadiri oleh pelaksana lain," tambahnya. (riar / lth)