Tangerang – Regulasi kendaraan listrik sebagai paket regulasi hampir mencapai tahap finalisasi. Indonesia menetapkan arah untuk fokus pada pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai.

Hal ini diungkapkan oleh Penasihat Khusus untuk Menteri Kelautan dan Kementerian Kelautan, Industri, Inovasi dan Kebijakan Daya Saing Industri, Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh Masyarakat Konservasi & Efisiensi Energi Indonesia (MASKEEI) di BSD , Tangerang.

Satryo menjelaskan, regulasi tentang akselerasi kendaraan listrik lebih mendorong untuk membuat mobil listrik nasional. Dia menegaskan bahwa model lain seperti hibrida, hibrida plug-in, yang diimpor penuh tidak dibahas dalam peraturan tersebut.

"Peraturan ini hanya mengatur kendaraan listrik berbasis titik, yang lain ambil bagian di pasar biasa," kata Satryo.

Dalam presentasinya, skema insentif fiskal dan non-fiskal yang komprehensif, dan memprioritaskan tidak hanya lokasi produksi tetapi juga Total Konten Domestik (TKDN) dari komponen riset dan pengembangan domestik.

"Jika itu hanya tempat, itu tidak cukup. Jika saya bercanda, itu tidak dibuat di Indonesia tetapi oleh Indonesia," kata Satryo.

Berikut ini adalah perincian Insentif Fiskal dan Non Fiskal untuk Mobil Listrik Nasional

Insentif Fiskal

• Fasilitas Bea Masuk IKD dan CKD

• Fasilitas pajak penjualan barang mewah

• Fasilitas keringanan / pengurangan pajak

• Penangguhan bea masuk dalam konteks ekspor

• Fasilitas bea masuk ditanggung oleh pemerintah [BMDTP] impor bahan baku dan / atau bahan pembantu yang digunakan dalam rangka proses produksi

• Fasilitas pembuatan peralatan SPLU

• Bantuan kredit modal kerja

• Fasilitas pembiayaan ekspor

• Fasilitas lain

Insentif non-fiskal

• Pengecualian untuk pembatasan penggunaan jalan tertentu

• Pembebasan dari biaya Parkir Kendaraan Listrik

• Menghilangkan biaya pengisian listrik di SPLU

• Dukungan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur SPLU

• Sertifikasi kompetensi profesional untuk sumber daya manusia industri KBL

• Delegasi hak produksi untuk teknologi

• Memandu keamanan dan / atau mengamankan kegiatan operasional

• Sertifikasi produk dan / atau standar teknis

• Fasilitas lain (riar / lth)