Jakarta –

Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengesahkan RUU Cipta Kerja dalam rapat paripurna, Senin (5/10). Keduanya menjadi sorotan publik, terutama saat ada aksi mematikan mic di forum. Di bidang otomotif, bagaimana menurut Anda selera pimpinan DPR?

Pertama, Ketua DPR Puan Maharani. Mengutip Pejabat Negara & # 39; Laporan Harta Kekayaan (LHKPN), politikus asal PDIP ini mencatat sejumlah mobil hingga sepeda motor besar (moge). Bahkan uniknya, dia juga punya mobil klasik yang terbilang langka, lho. Total kendaraan bermotor yang dimiliki Puan mencapai 10 unit yang diperkirakan bernilai Rp. 1.530.000.000, semuanya diperoleh sendiri. Berikut detailnya:

Alat dan mesin transportasi roda empat atau mobil milik Ketua DPR Puan Maharani:

1. 2000 VW Beetle Rp 200.000.000
2. Jeep Land Cruiser Toyota Tahun 2008, Rp 400.000.000
3. VW Karman Ghia 1961, Rp 65.000.000
4. Daihatsu Taruna tahun 2002, Rp 130.000.000
5. Mercedes Benz 1969, Rp 150.000.000
6. Mercedes Benz 1976, Rp 150.000.000
7. Mercedes Benz 280 CE 1982, Rp 150.000.000

Ilustrasi Karmann Ghia Foto: Volkswagen

Sepeda motor milik Ketua DPR Puan Maharani;

1. HARLEY DAVIDSON 2003, Rp 120.000.000
2. HARLEY DAVIDSON 2002, Rp 85.000.000
3. HARLEY DAVIDSON 2002, Rp 80.000.000

Kedua, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin masih dalam data yang sama. Politisi Golongan Karya ini tercatat memiliki sejumlah mobil mewah dan motor besar. Total nilainya mencapai Rp 3.502.000.000, berikut rinciannya;

Alat angkut dan mesin mobil milik Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin;

1. Toyota Land Cruiser Tahun 2008 Rp. 700 juta
2. Toyota Kijang Innova 2016 Rp. 248 juta
3. Toyota Alphard Tahun 2018 Rp. 780 juta
4. Toyota Land Cruiser 2016 Rp 1,59 Miliar

Toyota Land Cruiser Heritage Edition Foto: Kolam (autoevolution)

Sepeda motor milik Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin;

1. Honda BeAT tahun 2018 senilai Rp14 juta
2. Harley Davidson tahun 2003 seharga Rp 170 juta.

Honda BeAT 2018 Foto: Pool / AHM

Seperti diberitakan sebelumnya, omnibus law RUU Cipta Kerja resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR, Senin (5/10) lalu. DPR bersama pemerintah dan DPD sebelumnya telah menyetujui omnibus law Cipta Kerja dibawa ke sidang paripurna.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlanga Hartarto, Menaker Ida Fauziyah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR / BPN Sofyan Djalil, dan Menkum HAM. Yasonna Laoly.

Pasca ratifikasi omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker), serikat pekerja mulai melakukan aksi mogok nasional sejak dua hari lalu hingga 8 Oktober. Sebanyak 32 federasi dan konfederasi serikat pekerja akan mengikuti aksi mogok nasional.

Tonton Video "Puan Maharani Mengomentari Dugaan Tindak Pidana Kebakaran di Kejaksaan Agung"
[Gambas:Video 20detik]
(riar / din)