Jakarta – Tahun ini akan ada kebijakan penentuan harga jalan elektronik (ERP) di Jakarta. Kebijakan ini akan menggantikan pembatasan pada kendaraan sistem genap ganjil.

Sama seperti angka genap ganjil, ERP akan diterapkan pada kendaraan bermotor roda empat. Mengenai sepeda motor, sepertinya tidak seperti itu.

Dengan keterbatasan mobil, apakah pemilik mobil beralih menggunakan sepeda motor sehingga mempengaruhi penjualan sepeda motor di Jakarta? Ketua Sektor Komersial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), Sigit Kumala mengatakan, tampaknya industri sepeda motor tidak terpengaruh oleh kebijakan ERP.

"Rasanya seperti jika Anda tidak menerapkannya pada sepeda motor ada banyak pengaruh. Aneh-bahkan tidak memiliki banyak pengaruh. Karena orang (pengemudi mobil) masih dapat menemukan cara alternatif," kata Sigit AFP.

Berbeda halnya jika ERP juga diterapkan untuk sepeda motor. Tentu saja pengguna sepeda motor akan meningkatkan pengeluaran mereka untuk membayar jalan.

"Ya, kami berharap kami tidak mendapatkannya (untuk sepeda motor), karena ini untuk orang-orang kelas menengah. Itu artinya pembayarannya lebih mahal untuk pengguna sepeda motor," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Manajemen Transportasi Jabodetabek Bambang Prihartono mengatakan bahwa ERP di bagian Sudirman-Thamrin Jakarta harus diimplementasikan tahun ini menyusul nomor ganjil yang akan segera berakhir.

Bagian Sudirman-Thamrin mengatakan Bambang adalah salah satu dari tiga cincin yang direncanakan untuk menerapkan sistem ERP. Saat ini jalan ERP yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI sedang dalam proses tender. Bambang optimis implementasi ERP di ring 1 dapat diimplementasikan tahun ini karena tersedia berbagai instrumen pendukung untuk kebijakan tersebut. Ini termasuk penyediaan angkutan umum terpadu di koridor-koridor ini seperti MRT dan Bus TransJakarta. (rgr / ddn)