Jakarta – Sebagai pengganti aturan pengukur yang dianggap tidak efisien untuk jangka panjang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan sistem jalan berbayar atau harga jalan elektronik (ERP). Sepeda motor juga akan dilarang memasuki jalan-jalan ERP.

Menanggapi hal ini, Ketua Presidium Gabungan Dua Roda Indonesia (GARDA), Igun Wicaksono, tidak sejalan dengan ini.

"Kami dari organisasi penggerak ojek online Asosiasi Sopir dan Transportasi Indonesia (PPTJDI) serta GARDA tidak setuju untuk mengaplikasikannya ke dua roda," kata Igun kepada detikOto, Senin (11/12/2018).

Pemotor tidak setuju karena pengendara juga memiliki hak untuk melewati jalan umum yang dibangun oleh negara.

"Karena kami roda dua juga memiliki hak untuk melintas di jalan umum, pembayaran pajak kendaraan adalah salah satu hak roda dua yang bisa lewat di jalan umum yang dibangun oleh negara," jelas Igun.

Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono sebelumnya mengungkapkan bahwa saat ini sepeda motor tidak termasuk dalam aturan kebijakan ERP.

"Menurut undang-undang sekarang (sepeda motor) tidak terpengaruh," katanya setelah Asean University Network (AUN), 2018 Infrastruktur Berkelanjutan dan Pengembangan Perkotaan Internasional di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Senin (11/12/2018).

Meskipun mereka tidak terpengaruh oleh kebijakan tersebut, sepeda motor akan dilarang menyeberang jalan-jalan ibu kota, yang dilaksanakan oleh ERP.

"Jadi nanti di daerah itu akan ada kendaraan gratis dari dua roda," tambahnya.

Bambang mengatakan, ia hanya akan menyiapkan rencana induk untuk ERP. Setidaknya butuh 1 tahun sebelum diterapkan.

Implementasi ERP akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama diterapkan di persimpangan CSW ke Bundaran HI pada Mei 2019. Tahap kedua operasi ini pada Mei 2020 dari Bundaran HI ke Hayam Wuruk dan Jalan Rasuna Said ke Kuningan.

(riar / ddn)