Jakarta – Pemerintah sedang mempersiapkan rencana untuk meningkatkan tarif untuk ojek online. Ini dilakukan untuk memperbaiki nasib para pengemudi ojol yang saat ini diklaim jauh dari kata makmur.

Menurut survei RISED (Research Institute of Socio-Economic Development), saat ini ojek motor online sekitar Rp 2.200 / km. Dan menurut berita yang beredar, pemerintah mengusulkan kenaikan tarif Ojol menjadi Rp 3.100 / km.

Hasil studi RISED yang mengambil 2.001 responden dari 10 provinsi, mengatakan 74 persen konsumen menolak rencana untuk menaikkan tarif. Sebab, itu akan membuat pengeluaran harian membengkak.

Wacana untuk menaikkan tarif Ojol juga dapat ditentang oleh Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal.

Menurut Fithra, konsumen tidak boleh diberi beban untuk memastikan kesejahteraan pengemudi ojol. Dan sebenarnya yang lebih tepat dituntut untuk kesejahteraan, adalah penyedia ojek online itu sendiri.

"Konsumen ojek online telah tertekan. Seharusnya penyedia telah menekannya. Penyedia telah menjadi unicorn. Itu telah menjadi konglomerat. Konsep mitra pengemudi mereka bermitra. Ruang negosiasi harus lebih terbuka," kata Fithra di Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam rantai bisnis ini, Fithra mengatakan bahwa konsumen juga memiliki andil besar sebagai faktor kunci yang mendorong kelangsungan bisnis transportasi online dan sumber utama pendapatan mitra.

Karena itu, menurut Fithra, pemerintah tidak boleh gegabah dalam mengatur regulasi bisnis ojol. Karena jika minat terhadap ojol berkurang, itu tidak hanya akan mengikis manfaat yang diterima oleh masyarakat dari sektor ini, tetapi juga berkontribusi pada penurunan pendapatan mitra Ojol.

"Risiko regulasi yang terlalu ketat dan tarif tinggi akan menyebabkan konsumen beralih, pendapatan pengemudi hilang, dan akhirnya menjadi beban bagi pemerintah juga," pungkas Fithra. (lua / kering)