Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan uang muka 0% untuk pembiayaan kendaraan bermotor. Kebijakan ini menuai pro dan kontra karena dampak positif dan negatifnya.

Ketua Umum Asosiasi Sepeda Motor Indonesia (AISI), Sigit Kumala menanggapi dengan santai tentang kebijakan DP 0% untuk kendaraan. Dia mengatakan, selama aktor menerapkannya dengan benar dan bijaksana, semua pihak akan mendapat manfaat.

"Kami merespons cukup positif terhadap industri sepeda motor. Selama itu bisa berjalan secara berkelanjutan dan produktif," katanya kepada detikOto di Jakarta, Minggu (13/1/2018).

Mengenai berbagai perkiraan dampak seperti meningkatnya kemacetan jalan, Sigit mengatakan ini bisa dilihat dari kesiapan penyelenggara kebijakan ini. Termasuk yang terkait dengan kredit macet.

"Jika masalahnya kredit macet, silakan tanyakan kepada APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia) tentang kesiapannya, tentu saja, anggota bisa lebih siap sebelum DP 0% diimplementasikan," kata Sigit.

Peluncuran CNNIndonesia, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan bahwa dalam menjalankan kebijakan OJK, banyak pertimbangan diperlukan. Terutama untuk pelanggan individu / individu.

"Misalnya, satu perusahaan menyediakan fasilitas mobil untuk para manajernya dan mereka ingin menggunakan DP nol persen. Perusahaan ini juga cukup bonafid. Itu bisa diberikan oleh perusahaan multifinance, karena angsurannya dibayarkan kepada perusahaan. Jadi, pengembaliannya dijamin, "katanya.

Berdasarkan POJK 35/2018, perusahaan pembiayaan yang memiliki rasio NPF bersih lebih rendah atau sama dengan satu persen dapat menerapkan uang muka nol persen untuk membiayai semua jenis kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil.

Namun, untuk perusahaan pembiayaan dengan NPF bersih berkisar di atas 1 persen dan di bawah 3 persen, wajib untuk menerapkan DP untuk sepeda motor dan mobil sebesar 10 persen dan 15 persen untuk perusahaan dengan NPF bersih di atas 3 persen – kurang dari 5 persen.

Sementara itu, perusahaan pembiayaan dengan NPF bersih 5 persen diharuskan memenuhi persyaratan untuk uang muka kendaraan bermotor roda dua atau tiga, serta empat atau lebih roda untuk pembiayaan investasi minimal 15 persen, dan sepeda motor dan mobil untuk pembiayaan multiguna minimal 20 persen.

Sementara perusahaan pembiayaan dengan NPF bersih di atas 5 persen diharuskan untuk membayar uang muka untuk semua jenis kendaraan bermotor dengan skema pembiayaan investasi minimal 20 persen, serta kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk pembiayaan multiguna minimal 25 persen.

"Apakah ada yang memainkan DP nol persen? Tentu ada. Tapi, ya itu tidak pasti. Belum tentu semua perusahaan pembiayaan dengan rasio NPF di bawah 1 persen ingin melakukan itu," kata Kelvin.

Yang pasti, lanjutnya kebijakan tersebut tidak serta merta mendorong penyaluran pembiayaan industri keuangan. Berdasarkan data OJK, total pembiayaan industri mencapai Rp252,29 triliun per November 2018, naik 5,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Rp240,15 triliun. (ruk / rgr)