Jakarta –

Mantan Kepala Penanaman Modal Jakarta (KPP) 3 DKI Jakarta Yul Dirga diseret ke dalam kasus suap pajak dealer Jaguar. Ia terbukti menerima suap dan tip dalam pengembalian pajak PT Wahana Auto Eka Marga.

"Menyatakan terdakwa Yul Dirga terbukti secara hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa KPK saat membacakan gugatan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (15/6 / 2020).

Menurut Laporan Aset Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Maret 2018, Mantan Kepala Kantor KPA PMA 3 DKI Jakarta tercatat hanya mengumpulkan tiga kendaraan senilai Rp. 727.500.000.

Yul Dirga tercatat memiliki sedan Toyota Corolla Altis 2015 senilai Rp 220 juta, sebuah SUV Mazda CX-5 2018 senilai Rp 500 juta, dan sepeda motor Honda 2015 yang modelnya tidak disebut bernilai Rp 7,5 juta. Semua status kendaraan Yul Dirga dirujuk oleh akuisisi mereka sendiri.

Aset Yul Dirga lainnya dalam bentuk Tanah dan Bangunan di Bekasi, Jakarta Timur dan Lombok Utara dihargai Rp 6,1 miliar.

Yul diyakini sebagai penuntut yang menerima USD 34.625 dan Rp 25 juta dari Komisaris PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) Darwin Maspolim. Dirga juga dikatakan menerima gratifikasi senilai USD 98.400.

Dia dijatuhi hukuman 9 tahun penjara oleh jaksa KPK. Gratifikasi Dirga diterima sejak ia menjabat sebagai KPP PMA 3 Jakarta pada periode 2016-2018.

"Menghukum terdakwa Yul Dirga dalam bentuk hukuman penjara selama 9 tahun dan 6 bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda Rp 300 juta dalam subsidiiair 4 bulan penjara," kata jaksa.

Jaksa juga menuntut agar Yul Dirga membayar ganti rugi masing-masing USD 133 ribu, USD 49 ribu, dan Rp 25 juta.

Menurut jaksa penuntut, Yul melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan UU No. Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Jaksa juga yakin Yul melanggar Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai alternatif pertama dan dakwaan kedua

Lihat videonya "KPK Menunggu 6 Menteri dan Wamen yang Belum Melaporkan LHKPN"
[Gambas:Video 20detik]
(riar / din)