Jakarta – Pemerintah telah mulai menerapkan peraturan standar tentang pelumas otomotif sejak akhir tahun lalu. Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Aplikasi Wajib Standar Nasional Indonesia untuk Pelumas.

Peraturan ini diundangkan pada 10 September 2018. Peraturan ini mulai berlaku pada 10 September 2019. Dengan SNI wajib untuk minyak, diharapkan dapat menjamin kualitas minyak yang beredar di negara ini, sekaligus mengurangi sirkulasi minyak palsu.

Menurut Direktur Industri Kimia Hilir, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian, Taufik Bawazier sejauh ini telah menerima kebijakan SNI wajib dari pasar.

"Untuk saat ini, bahkan banyak importir yang sudah mendaftar untuk SNI. Jumlahnya puluhan," kata Taufik, di Jakarta, Senin (11/3/2019).

Taufik menambahkan, saat ini semua produsen pelumas dalam negeri hampir terdaftar untuk sertifikasi SNI.

"Hampir semua pengguna domestik telah mendaftar untuk SNI. Produsen juga mengomunikasikan apa manfaatnya (menggunakan standardisasi SNI). Tapi ini benar-benar objektif, didahului dengan penilaian dampak regulasi. Jadi kami juga menilai dampak apa yang akan terjadi jika diterapkan. Kami penuh hati-hati, Anda tidak harus mengaturnya wajib, kan, "lanjutnya.

"Kami juga memberikan waktu luang satu tahun bagi produsen untuk beradaptasi dan mengurus kebutuhan wajib SNI mereka, yang penting," pungkas Taufik.

(lua / kering)