Jakarta –

Pada masa transisi PSBB, Pemprov DKI Jakarta sangat mendukung penggunaan sepeda sebagai mobilitas warga. Tidak sedikit pula orang yang melakukan mobilitas dengan menggunakan sepeda baik untuk kegiatan sehari-hari maupun hanya di akhir pekan.

Padahal, dalam Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2020, disebutkan bahwa pada masa transisi, semua jalan diprioritaskan untuk pejalan kaki dan pengguna angkutan sepeda sebagai sarana mobilitas warga sehari-hari untuk jarak yang mudah dijangkau.

Peraturan tersebut juga mewajibkan parkir sepeda khusus. Fasilitas parkir sepeda terletak di ruang parkir kantor, tempat parkir pusat perbelanjaan, halte bus, terminal, stasiun, dan pelabuhan dermaga.

Selanjutnya, penyediaan tempat parkir khusus sepeda di perkantoran dan pusat perbelanjaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari kapasitas parkir. Hal inilah yang menjadi perdebatan oleh Asosiasi Parkir Indonesia (IPA).

Ketua Umum Asosiasi Parkir Indonesia (IPA) Rio Octaviano mengatakan ada potensi kerugian pendapatan jika hingga 10% lahan parkir dikosongkan untuk parkir sepeda. Ia khawatir 10% lahan parkir sepeda tidak selalu penuh.

Bayangkan jika ada 1.000 lot, 10% artinya 100 lot untuk sepeda, dan belum tentu terisi, kata Rio kepada detikcom.

“Ada potensi kehilangan tarif parkir. Ini masalah, kita coba bicarakan dengan teman-teman Dishub kita juga,” ujarnya.

Meski saat ini ramai menggunakan sepeda, Rio menilai hal itu tidak serta merta menjamin bahwa tempat parkir sepeda yang disediakan hingga 10% unit ruang parkir (SRP) akan terisi sepeda.

“Belum tentu. Coba kita lihat apakah ada parkir sepeda yang over capacity atau tidak? Tidak ada cerita tentang parkir sepeda yang melebihi kapasitasnya,” ujarnya.

Tonton Video "Suka Bersepeda? Sederet Aplikasi Ini Dapat Membantu Anda"
[Gambas:Video 20detik]
(rgr / lth)