Jakarta – Akumulasi bukti tiket yang terjadi di Kantor Kejaksaan Negeri adalah contoh dari banyak pelanggar yang belum membayar denda. Dampak penerimaan negara di sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak akan tertahan.

Bahkan ada tiket tiket dalam bentuk SIM dan registrasi kendaraan yang tidak diambil oleh pelanggar, seperti yang terjadi di Ciamis dan Bekasi. Hal ini dikonfirmasi oleh staf kriminal umum dari Koordinator Tilang Kejari Jakarta Selatan, Basuki.

"Sebenarnya situasinya sama di mana-mana termasuk Jakarta Selatan, ada yang tidak diambil setiap tahun," kata Basuki kepada detikOto.

Lalu apa yang akan terjadi dengan bukti tiket yang dibiarkan kronis tetapi para pelaku tidak pernah mengambilnya?

"Jika sudah 2 tahun, pembayaran kami ke negara akan dihilangkan," kata Basuki.

"Nanti itu akan hilang dengan sendirinya (bukti tiket) kan, kalau tidak diambil, kenapa tidak," kata Basuki.

Saat ditilang, petugas polisi biasanya akan menyita dokumen, bisa berupa Nomor Kendaraan (STNK) atau SIM (SIM). Bahkan, jika tidak ditemukan membawa bukti kepemilikan bukan tidak mungkin sepeda motor akan diangkut sebagai bukti.

Sebagian besar pengendara motor enggan dengan kerumitan prosedur untuk mengambil file yang ditilang di persidangan. Meskipun prosedur sekarang telah dipotong, pelanggar tidak perlu menghadiri sesi tiket di Pengadilan Negeri.

Dan untuk mengetahui denda tiket, pelanggar dapat mencari tahu melalui situs web pengadilan negara. Sementara pembayaran denda tiket dan pengumpulan bukti, pelaku hanya mendatangi Kantor Kantor Penuntut Umum. (riar / lth)