Jakarta – Kendaraan yang dibeli secara cicilan atau kredit dapat menimbulkan masalah ketika konsumen (debitur) tidak lagi membayar kredit macet karena masalah keuangan. Berdasarkan UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perusahaan pembiayaan (kreditor) memiliki hak untuk mengeksekusi (menarik) kendaraan.

Ketua Komunitas Layanan Konsumen Indonesia, David Tobing, mengatakan bahwa tidak ada dan perusahaan pembiayaan atau leasing dapat sewenang-wenang. Semua mekanisme telah diatur untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan antara debitur dan kreditor.

"Ketika kredit macet, perusahaan keuangan harus memberikan surat peringatan terlebih dahulu, dan perusahaan keuangan setelah memberikan surat peringatan tetapi tidak diabaikan atau tidak dibayar oleh pelanggan, kemudian memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan yang telah dipalsukan," kata David kepada AFP. pada Selasa (19/3/2019).

Dalam melaksanakan eksekusi, perusahaan leasing harus melengkapi dirinya dengan sertifikat jaminan fidusia, maka pihak pembiayaan juga dapat menunjuk atau bekerja dengan pihak ketiga (penagih utang) untuk melaksanakan eksekusi. Dalam hal ini David juga menekankan bahwa pihak ketiga yang ditunjuk harus telah disertifikasi oleh APPI.

"Selama belum terdaftar, dan sertifikat fidusia-nya, tidak bisa dieksekusi sendiri, ini juga termasuk hak konsumen jika tidak ada sertifikat maka tidak bisa dieksekusi," kata David.

"Jika memang tidak dapat menunjukkan sertifikat fidusia, maka kolektor tidak bersertifikat, tentu saja konsumen dapat menunjukkan keberatan," kata David ketika ditanya bagaimana berurusan dengan penagih utang yang tidak menunjukkan penugasan yang sesuai dengan prosedur.

"Biasanya perusahaan pembiayaan ini menggunakan karyawannya atau pihak terkait lainnya, tetapi persyaratan untuk menarik kendaraan ini untuk dieksekusi juga harus disertifikasi sebagai otoritas pelaksana yang dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) jika tidak disertifikasi ini akan menjadi masalah dan dilaporkan ke APPI, kemudian bisa diproses ke lembaga pembiayaan, "jelas David.

Tidak hanya itu, David juga mengimbau konsumen dan kolektor di lapangan untuk dapat memecahkan masalah dengan bijak.

"Jika munculnya kekerasan dapat dikenakan kriminalitas, baik dari konsumen dan pihak yang melakukan penarikan, pada dasarnya kedua belah pihak tidak boleh melakukan kekerasan," kata David.

"Dari petugas juga wajib sertifikasi, dia harus sopan dan tidak memberi ancaman, kekerasan atau psikologis, ini tidak dibenarkan," pungkas David. (riar / rgr)