Jakarta – Industri kreatif otomotif saat ini sedang menggeliat, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu kendala yang dialami oleh para pelaku adalah kurangnya dorongan dari pemerintah, terutama mengenai regulasi.

Hal ini diungkapkan secara langsung oleh Djoko Iman Santoso, Ketua Perhimpunan Masyarakat Otomotif Inovatif dan Kreatif Indonesia (Kenaikan).

"Kalau boleh jujur, yang menghalangi adalah pemerintah sendiri, dengan undang-undang yang ada," buka Iman di wilayah Jakarta Selatan, Selasa (3/5/2019), ketika ditanya tentang hambatan industri kreatif otomotif .
Setidaknya modifikasi kendaraan berpotongan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Transportasi Jalan Raya (UU LLAJ) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Khusus untuk modifikasi sepeda motor pabrikan, misalnya, bengkel sebenarnya diperbolehkan untuk memodifikasi setelah mendapat rekomendasi dari Agen Pemegang Merek (APM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan.

Dalam peraturan itu, dinyatakan juga bahwa izin modifikasi juga diperoleh oleh bengkel yang ditunjuk oleh Departemen Perindustrian.

"Sekarang, jika kita berbicara tentang UU. Tidak perlu berbicara tentang tekanan ban, kisaran sepeda motor lebih panjang, untuk mengganti cermin hanya perlu izin dari Agen Pemegang Merek. Jika diizinkan itu harus diuji lagi," kata Iman.

Dia mengatakan pemerintah harus mulai memperhatikan potensi bisnis di industri kreatif otomotif dimulai dengan merevisi undang-undang saat ini tanpa dipisahkan dari aspek keselamatan dan kelaikan jalan.

"Jadi pemerintah harus melihat bahwa industri kreatif otomotif memiliki potensi, dan bahkan jika menjadi besar kita tidak akan bisa bertarung langsung dengan produsen Jepang. Ya, aturannya harus diubah," kata Iman.

Kemudian Iman melanjutkan, hal lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah tidak melihat di mana produk itu lahir tanpa melihat kualitas produk akhir. Menurutnya, tes jenis kendaraan saat ini tidak jelas.

"Saya yakin pemilik bengkel kustom ingin produk diuji tetapi harus jelas. Misalnya tidak dengan melihat di mana produksinya," kata Iman.

"Pemerintah sekarang tidak melihat produk yang akan diuji, tetapi melihat built-in (perakitan) terlebih dahulu. Ya, bagaimana Anda ingin maju," lanjut Faith.

Ia berharap pemerintah akan segera mendorong industri kreatif otomotif dengan regulasi khusus untuk berkembang terutama di Tanah Air.

"Jadi ketika kita ingin produksi berpikir, kita harus memiliki satu hektar lahan dan segala jenis fasilitas, sementara industri kreatif otomotif adalah rumah," tambah Iman.

"Sekaranglah saatnya pemerintah ingin mendukung industri kreatif otomotif Indonesia atau tidak," pungkas Iman. (riar / lth)