Jakarta – Setelah mundur dari target pada 5 Maret 2019, kini dikatakan bahwa aturan untuk mobil listrik telah selesai dan peraturan siap diproses di Sekretariat Negara (Setneg).

Hmm, seperti apa aturan mobil listrik itu?

Sumber AFP menjelaskan, aturan itu dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Peraturan ini tentang Percepatan Program Kendaraan Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

"Ya, sudah selesai dan sudah dikirim ke Sekretariat Negara. Perpres itu adalah Akselerasi Program Kendaraan Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan," katanya, Rabu (3/3/2019).

Dia menjelaskan, inti dari aturan itu adalah akselerasi program kendaraan bermotor listrik. Intinya, ini berisi insentif fiskal dan non-fiskal.

Masalah insentif fiskal, Perpres mengamanatkan pengurangan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dalam peraturan itu, PPnBM PP belum dirinci.

"Tidak tercantum secara eksplisit, itu akan diatur oleh Kementerian Keuangan, Perpres hanya perlu dikurangi," katanya.

Kemudian, ada juga insentif untuk pengurangan pajak, tarif, atau bea impor pada kendaraan dalam bentuk knock down sepenuhnya (CKD) atau knocked down (IKD) tidak lengkap dan komponen-komponennya. Pengurangan terkait dengan penggunaan tingkat komponen domestik (TKDN).

"DCL tinggi, tarif impor tinggi, tarif impor lokal DCL rendah," katanya.

Dia mengatakan, UU itu juga memberikan insentif non-fiskal terkait penambahan listrik, fasilitas parkir, pembatasan jalan dan lainnya.

(dna / lth)