Jakarta – Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif untuk ojek online dikhawatirkan akan dipolitisasi. Ini karena Indonesia memasuki tahun politik.

"Saya khawatir ini tahun politik. Jangan sampai mendapat suara dari pengemudi (ojol), maka dia (pemerintah) akan menaikkan (tarif)," kata
Mantan Ketua YLKI dan Komisaris Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Zumrotin K Susilo, di Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).

Jumlah pengemudi di Indonesia cukup banyak. Hitungan kasarnya sekitar 2 jutaan. Namun menurut Zumrotin, pemerintah juga harus tahu bahwa akan ada banyak konsumen yang kecewa jika ongkos ojek naik secara signifikan.

"Pemerintah harus ingat bahwa pengemudi mungkin memiliki 2 juta. Tetapi dibandingkan dengan konsumen, itu harus lebih dari 10 atau 20 juta. Sekarang jika kita melihat sisi politik, pemerintah harus melihat bahwa itu akan kehilangan suara konsumen, pelanggan mungkin kecewa dengan pemerintah, "lanjut Zumrotin.

Sebelumnya, dalam publikasi survei konsumen ojek online yang dirilis oleh RISED (Research Institute of Socio-Economic Development), menyebutkan bahwa 74 persen dari 2.001 konsumen berpotensi menolak kenaikan tarif ojek online.

Lebih khusus lagi, konsumen yang tidak menginginkan kenaikan harga sekitar 22,9 persen. Dan mereka yang mentolerir kenaikan di bawah Rp. 5.000 per hari, sekitar 48,13 persen.

Dari hasil survei RISED, disimpulkan bahwa jarak rata-rata yang ditempuh oleh konsumen adalah 8,8 km / hari. Dengan jarak sejauh itu, jika ada kenaikan tarif dari IDR 2.200 km (dengan asumsi tarif tertinggi saat ini) menjadi Rp 3.100 / km (hingga Rp 900 / km), maka belanja konsumen akan naik menjadi Rp 7.920 / hari.

"Peningkatan jumlah pengeluaran akan ditolak oleh kelompok konsumen yang tidak ingin mengeluarkan biaya sama sekali, dan mereka yang hanya menginginkan biaya tambahan kurang dari Rp5.000 / hari. Total persentase mencapai 71,12 persen," kata Ketua Tim Peneliti RISED Rumayya Batubara.

Jika kenaikan tarif ojek online diwujudkan dengan benar, dikhawatirkan konsumen akan lari kembali ke kendaraan pribadi. (lua / ddn)