Jakarta –

Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih tinggi. Dalam 10 tahun, angka kematian di Indonesia akibat kecelakaan lalu lintas meningkat 33 persen.

Berdasarkan data Korlantas Polri dan BPS, Koordinator Jaringan Aksi Keselamatan Jalan (Jarak Aman) Edo Rusyanto, indeks kecelakaan lalu lintas Indonesia memang mengkhawatirkan. Hal ini terlihat pada peningkatan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas sebesar 33% menjadi 12,4 pada tahun 2018, dibandingkan tahun 2009 yang menunjukkan rasio 8,6 kematian per 100.000 penduduk Indonesia.

Edo menyampaikan, pada 2018, dari 100 ribu warga, 12 orang meninggal akibat kecelakaan. Sedangkan tahun 2009, dari 100.000 penduduk, sembilan orang meninggal dunia akibat kecelakaan.

“Namun dari segi kasus terjadi penurunan 22,2% menjadi 7,4 dari sebelumnya 9,3. Artinya dari 10 ribu kendaraan terjadi sembilan kecelakaan pada 2019, sedangkan pada 2018 hanya tujuh kendaraan,” kata Edo Rusyanto. diskusi virtual 75 Tahun. RI, Tinggalkan Kami Gratis di Jalan Raya, Selasa (29/9/2020).

Berdasarkan data di atas, Edo menyimpulkan korban jiwa meningkat setelah UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) berlaku.

Dalam paparannya, Indonesia pernah mengalami pembongkaran peraturan lalu lintas. Pada masa Orde Baru, ada UU Nomor 14 tentang LLAJ yang direvisi menjadi UU Nomor 22 Tahun 2009 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan, salah satunya adalah hukuman yang jauh lebih ringan.

“Sanksi penggunaan helm dalam UU 1992 adalah denda 1 juta, sedangkan sanksi reformasi turun menjadi Rp 250 ribu,” kata Edo.

Pemerintahan Joko Widodo sedang mempersiapkan revisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang sudah masuk Program Nasional. Pemerintah kini juga sedang menyusun RUU Transportasi Online.

Edo menyarankan, penegakan aturan harus dilengkapi dengan infrastruktur agar masyarakat mau. Misalnya, banyak kendaraan yang melaju di trotoar karena sisi-sisinya yang miring. Namun, kebiasaan itu mulai hilang begitu trotoar ditegakkan.

“Mungkin kita disiplin dan dipaksa infrastruktur,” kata Edo.

Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Keamanan dan Keamanan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Herman Ruswandi menegaskan, pada 2019 terdapat 8.877 kasus kecelakaan, dengan 559 meninggal dunia dan 8.318 luka-luka. Jumlah tersebut meningkat tajam dari tahun 2019 yaitu 5.993 kasus, meninggal dunia 567 orang, dan luka-luka 5.336 orang.

Untuk mengurangi laka itu, Pemerintah menunjuk lima instansi yang akan bekerja sama menciptakan keselamatan jalan raya, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Riset dan Teknologi, dan polisi. Selain itu, partisipasi masyarakat juga diperlukan.

“Sesuai dengan Pasal 257 UU LLAJ, peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, dan organisasi kemasyarakatan,” ujarnya.

Menurutnya, ada tiga upaya pencegahan kecelakaan, yakni pendidikan, pendidikan, dan penegakan hukum. Di bidang pendidikan, Polri telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang mewujudkan pendidikan lalu lintas dalam pendidikan nasional.

Dalam hal penegakan hukum, kata dia, Polda Metro Jaya telah memasang electronic traffic lawcement (ETLE) yang menggunakan perangkat elektronik dan pencatatan elektronik di Jakarta.

Kamera ETLE stage I diimplementasikan antara lain di Jalan Merdeka Selaan, Sarinah menuju Hotel Indonesia, dan JPO Hotel Sultan. Tahap II, terdapat delapan kamera di Jakarta Selatan, 18 kamera di Jalan Sudirman, delapan kamera di Jakarta Timur, dan 11 kamera di Jakarta Pusat.

“Pembangunan ETLE tahap kedua dibiayai hibah dari Pemprov DKI sebesar Rp 38,5 miliar,” ujarnya.

Tonton video "Sopir Gegara Ngantuk, Truk Bermuatan Beras Masuk Saluran Air"
[Gambas:Video 20detik]
(riar / din)