Jakarta –

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memutuskan untuk menghapus Surat Izin Masuk dan Keluar (SIKM). Berita ini adalah berita positif bagi pelaku bisnis Bus PO Akap (Antar Kota Antar Provinsi), karena dapat menjadi pemicu yang baik untuk kelangsungan hidup PO Bus.

Seperti yang diungkapkan oleh Pemilik Bus Sumber PO Sumber, Anthony Steven saat dihubungi detikOto, Senin (20/7/2020).

"Ya, ini bagus untuk semua pengusaha transportasi. Baik darat maupun udara. Setidaknya, kami mengambil kembali pasar yang beralih ke kendaraan pribadi," kata Anthony.

Anthony juga mengatakan bahwa saat ini semua teman PO Bus mengetahui berita ini dan siap untuk memperhatikan peraturan pemerintah.

"Ya, untuk (semua operator bisnis PO Bus telah belajar tentang tidak dioperasikannya SIKM), pertemuan Direktur Jenderal sebelum diumumkan diundang Organda dan teman-teman juga," kata Anthony.

Dalam laporan berita AFP sebelumnya, keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengeluarkan Ijin Keluar (SIKM) disambut baik oleh industri transportasi. Salah satunya adalah pengusaha transportasi darat.

Terminal Kota Bekasi kembali beroperasi melayani perjalanan bus antar kota (AKAP) antar provinsi. Seperti yang terlihat di Terminal Kota Bekasi, semua penumpang yang naik bus di luar kota harus menerapkan protokol kesehatan. Foto: Rengga Sancaya

Ketua DPD Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan, menilai hal ini dapat memudahkan orang untuk bepergian. Sebelum ini, dengan penerapan SIKM, Shafruhan mengatakan banyak orang mengalami kesulitan. Alasannya adalah bahwa banyak persyaratan SIKM dibuat dan prosesnya lama.

"Ini masih dilakukan melalui Dinas Perhubungan. Ini adalah langkah positif untuk pergerakan transportasi, terutama bus AKAP. Meringankan dan meringankan. SIKM memiliki banyak persyaratan, itu harus menjadi pernyataan bahkan agen tempat dia bekerja dulu," Shafruhan kepada AFP, Minggu (19/7/2020)) kemarin.

"Mau pergi bisa cepat, orang yang merawat SIKM juga ribet, waktunya lama seminggu, kalau jalan dadakan itu repot," lanjutnya.

Sekarang bepergian dengan transportasi darat, menggunakan bus AKAP misalnya, menurut Shafruhan, masih diperlukan untuk mengisi Corona Likelihood Metric (CLM) pada aplikasi JAKI yang dapat diunduh di Google Play Store dan Apple App Store sebagai pengganti SIKM . Penumpang juga diminta jujur ​​dalam mengisinya.

"Ya CLM adalah wajib, itu harus mengisi data. Ini dapat dilakukan dengan mudah sendiri. Jadi cukup untuk mengisi data penumpang saja, menurut KTP, apakah ada rasa sakit atau tidak, sehingga penumpang juga diharapkan untuk jujur, "Shafruhan menjelaskan.

Tonton Video "6,622 Orang Menyerahkan SIKM ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: 1.332 Diterima, 64 Ditolak"
[Gambas:Video 20detik]
(lth / rgr)