Jakarta – Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memasukkan tarif untuk pengalihan nama kendaraan bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik. Tarif sepeda motor 2,5 persen sedangkan mobil 10 persen.

Namun tidak banyak pihak industri dan terkait telah mengetahui Peraturan Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2011. Salah satunya adalah produsen otomotif domestik raksasa, Toyota.

Ditemui oleh sejumlah wartawan, Wakil Presiden Direktur PT Toyota-Astra Motor, Henry Tanoto, mengakui bahwa dia tidak mengetahui hal ini. Meskipun mulai diterapkan di wilayah Jawa Barat, ia tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan mengenai kendaraan listrik di negara ini.

"Saya ingin mendengar dari pusat terlebih dahulu peraturan seperti apa kendaraan listrik itu. Lalu peraturan tentang harmonisasi pajak LCEV (Kendaraan Rendah Karbon Emisi) adalah seperti apa kita. Kita menunggu seperti apa bentuk pemerintah pusat, "Kata Henry di Jakarta.

"Ini sangat bagus karena pemerintah telah memberikan arahan bahwa industri otomotif harus ramah lingkungan. Tetapi saya tidak dapat mengomentari peraturan di Jawa Barat. Apa yang kita tunggu, pemerintah pusat," katanya lagi.

Sebelumnya, AFP menerima peraturan tentang Evaluasi Draft Peraturan Provinsi Jawa Barat tentang Amandemen Peraturan Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Menteri Dalam Negeri. Di sana, tercantum lima poin kebijakan perpajakan baru untuk kendaraan, termasuk;

1. BBNKB untuk Pengajuan Pertama sebesar 12,5 persen.
2. BBNKB Listrik Empat Roda Pertama Pengajuan 10 Persen.
3. Penyerahan Roda Dua Listrik BBNKB pertama 2,5 persen.
4. BBNKB Dua Roda dan Tiga Roda dengan Kapasitas Isi Silinder 250cc di atas Pengajuan Pertama sebesar 15 persen.
5. BBNKB Dua Roda dan Tiga Roda dengan kapasitas Isi Silinder di bawah 250 cc. Pengajuan Pertama sebesar 12,5 persen.

(ruk / ddn)