Jakarta – Polisi menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dengan memblokir surat dan dokumen kendaraan. Namun, masih ada banyak pelanggar yang keras kepala, ini terlihat di Kantor Kejaksaan Negeri dengan menumpuk kwitansi tiket.

"Saat ini kami memblokir, kami tidak dapat memperpanjang STNK, membuat perubahan warna, mengembalikan nama kendaraan, sehingga para pelanggar lalu lintas harus menyelesaikan kasus ini terlebih dahulu, kemudian ketika mereka telah membayar, mereka akan dibuka lagi," kata Kasubdit Gakkum Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Herman Ruswandi saat dihubungi detikOto, Sabtu (12/1/2018).

Selanjutnya, sekarang polisi telah membentuk sistem tiket elektronik, sebagai salah satu bukti jargon Promoter (Profesional, Modern, dan Andal) dan sebagai bentuk transparansi dalam penegakan hukum.

"Jadi setelah pengguna kendaraan terbukti melanggar aturan, kami akan mengirim surat, dan mereka harus mengkonfirmasi dan kemudian membayar denda di bank," kata Herman.

Herman melanjutkan, jika Anda telah membayar penalti tiket, pelanggar tidak perlu menghadiri sesi tiketing di pengadilan. Masalahnya adalah bahwa bisnis telah selesai, karena tidak ada bukti yang disita oleh polisi, seperti SIM (SIM) atau registrasi kendaraan.

Rencananya adalah untuk meningkatkan efek jera, polisi akan bekerja sama dengan sistem perbankan sehingga data pelanggar dapat disesuaikan dengan kegiatan perbankan.

"Di masa depan kami akan bekerja bersama dan diintegrasikan dengan sistem perbankan, yang berarti bahwa pelaku yang belum menyelesaikan kewajibannya (kasus tiket), tidak dapat melakukan kredit dan sejenisnya, karena nama mereka cacat," kata Herman. (riar / lth)