Jakarta –

Saat ini masih banyak truk dan dimensi kelebihan muatan atau yang biasa disebut dimensi atas kelebihan (ODOL). Truk ODOL memiliki efek negatif, baik dalam hal keselamatan mengemudi dan ekonomi.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno sebelumnya mengatakan bahwa truk ODOL akan menghabiskan uang rakyat dari anggaran negara dan anggaran daerah. "Kerusakan jalan yang begitu cepat tentu akan menguras anggaran negara dan anggaran daerah yang sebenarnya dapat digunakan untuk program lain," katanya dalam sebuah pernyataan yang diterima oleh AFP.

Kata Djoko, agar tidak ada lagi kendaraan over dimensional, saat uji KIR perlu diperketat sesuai aturan. Selain itu, agar truk tidak kelebihan beban, saat menimbang di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) tidak perlu toleransi berlebih.

"Jika ODOL tertangkap di jalan, Polisi Lalu Lintas memiliki wewenang untuk mengambil tindakan tanpa kompromi," kata Djoko dalam sebuah pernyataan yang diterima oleh AFP.

Djoko mengatakan, untuk mengatasi masalah truk ODOL, diperlukan sinergi antarlembaga. Implementasi UPPKB oleh Ditjenhubdat, tes KIR oleh Dishub di Pemerintah Daerah, Polisi Lalu Lintas mengawasi kegiatan di jalan raya, hakim memutuskan hukuman tertinggi, sehingga ada efek jera untuk tidak mengulangi.

"Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk denda dan sanksi kurungan untuk pelanggar kendaraan ODOL perlu ditingkatkan. Pemilik barang dapat dikenai sanksi, bukan pengemudi yang selalu menjadi dasar kesalahan," kata Djoko .

Periksa Video "Kehilangan Negara Rp 43 Triliun, Kementerian Perhubungan Siap Bertindak & # 39; Obesitas & # 39; Truk"
[Gambas:Video 20detik]
(rgr / din)