Jakarta –

Ketua KPK Firli Bahuri terbukti melanggar kode etik karena menggunakan transportasi mewah saat melakukan kunjungan kerja. Firli diketahui pernah menyewa helikopter dengan harga hampir Rp. 50 Milyar berapa harga sewa nya?

Seperti diberitakan sebelumnya, Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan Firli menaiki helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO saat melakukan perjalanan dari Palembang menuju Baturaja. Jika dirunut lebih jauh kode PK-JTO adalah helikopter tipe Eurocopter (EC) 130 T2 (H130).

Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Artidjo Alkostar mengatakan dalam audiensi pembacaan putusan etika di gedung KPK di Jakarta, Firli Bahuri menggunakan helikopter untuk pulang ke Jakarta dari Palembang agar bisa menghadiri rapat arahan Presiden Joko Widodo. pada 22 Juni 2020. Demikian dikutip dari Antara, Jumat (25/9).

Namun, Firli mengaku tidak bisa hadir karena sudah mengambil cuti ziarah ke kampung halamannya di Baturaja, Sumatera Selatan, bersama keluarganya.

Menurut Firli, jika rapat ditunda hingga Senin (22/6) maka pihaknya pasti akan menerima undangan pada Minggu (21/6).

“Terakhir, kata penguji, kami berencana menginap di desa, tapi akan sulit bertemu dan mobilitas sehingga kata penguji biasanya ada persewaan helikopter,” kata Artidjo.

Setelah itu, ajudan Firli, Kevin, mengaku akan mencari tahu soal persewaan helikopter tersebut.

Ketua KPK Firli Bahuri saat menaiki helikopter menuju Baturaja, OKU, Sumatera Selatan. (Foto: dok. MAKI) Foto: Ketua KPK Firli Bahuri saat menaiki helikopter menuju Baturaja, OKU, Sumatera Selatan. (Foto: dok. MAKI)

“Bukan penyidik ​​yang memprakarsai penyewaan helikopter, penyidik ​​hanya menyampaikan informasi, tapi secara tersirat pemeriksa meminta kepada Kevin untuk mencari informasi. Biasanya ada persewaan helikopter, sebagai ajudan tentu Kevin akan mencari helikopter,” imbuh Artidjo.

Kevin kemudian melaporkan bahwa sewanya Rp. 7 juta per jam. Setelah itu Kevin menemukan helikopter untuk perjalanan dari Palembang ke Baturaja dan Baturaja ke Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu, 20 Juni 2020.

Pada Sabtu malam, Firli menggelar gathering di hotel yang disewa istrinya untuk undangan 30 orang, termasuk Pangdam dan Kapolda Sumatera Selatan.

Usai makan, Firli bertanya kepada Kevin bagaimana cara pulang ke Jakarta namun karena menjawab sulit mendapatkan tiket, muncul ide untuk kembali menggunakan helikopter yang sama karena waktu penerbangan hanya 1 jam 45 menit.

Kevin melapor ke penyidik ​​dan menyampaikan harganya lalu dicek langsung bilang oke kita langsung bayar sewa, tambah Artidjo.

Maka perjalanan dari Palembang menuju Jakarta pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 dilakukan dengan menggunakan helikopter dengan durasi perjalanan sekitar 2 jam.

Sebelumnya, KPK Dewas dinyatakan bersalah melanggar kode etik dengan menaiki helikopter mewah. Firli dikenai sanksi ringan berupa teguran tertulis.

Menyatakan Tergugat bersalah karena melanggar kode etik dan kode etik. Tidak mengindahkan kewajiban untuk sepenuhnya menyadari bahwa segala sikap dan perbuatan selalu melekat dalam kapasitasnya sebagai anggota komisi dan menunjukkan keteladanan dalam perbuatan dan perilaku sehari-hari yang diatur dalam Pasal 4 ayat 1 huruf n dan Pasal 8 ayat 1 huruf F Perdewas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Tata Tertib KPK, ”kata Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Panggabean, saat membacakan putusan di Sidang etik Ketua KPK, Rabu (24/9/2020).

“Menghukum seseorang yang diperiksa dengan sanksi ringan berupa dua teguran tertulis, yaitu agar penyidik ​​tidak mengulangi perbuatannya dan agar penyidik ​​sebagai Ketua KPK selalu menjaga sikap dan perilakunya dengan taat. larangan dan kewajiban diatur dalam kode etik dan kode etik KPK, ”lanjut Tumpak.

Dalam pertimbangannya, Dewas menilai Firli tidak menyadari perbuatannya melanggar kode etik. Syukurlah, Firli tidak pernah dihukum karena melanggar kode etik.

Tonton video "Ketua KPK: Harus Lebih Kuat Memberantas Korupsi dari Lembaga Lain"
[Gambas:Video 20detik]
(riar / lth)