Yogyakarta –

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah melakukan sosialisasi electronic traffic lowcement (ETLE) atau electronic ticketing di Titik Kilometer Nol Yogyakarta. Nanti tiket pelanggaran lalu lintas akan langsung dikirim ke rumah dan jika tidak diindahkan maka STNK pelanggar akan diblokir.

“Hari ini kita sosialisasikan ETLE, ini sistem penegakan hukum online dengan kamera canggih yang otomatis bisa menangkap pelanggaran,” kata Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda DIY Kombes I Made Agus Prasatya di sela-sela sosialisasi ETLE di Yogyakarta. Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Rabu (12/8/2020).

Ia melanjutkan, ETLE merupakan sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Selanjutnya sistem menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis dan real time (Automatic Number Plate Recognition).

“Agar rekaman kamera ETLE bisa dijadikan barang bukti dalam kasus lalu lintas. Penindakan bersama ETLE dimulai besok (Kamis, 13/8/2020),” ujarnya.

Mengenai jenis pelanggaran melalui catatan ETLE, antara lain melanggar marka jalan, menerobos APILL, menggunakan ponsel saat berkendara dan tidak menggunakan sabuk pengaman. Sedangkan pelanggaran lalu lintas motor yang dipantau oleh ETLE adalah tidak memakai helm, melanggar marka jalan, melawan arus dan memutus lampu lalu lintas.

Kamera CCTV E-TLE dipasang di perempatan 4 Ngabean, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta. Foto: Pradito Rida Pertana / detikcom

Sedangkan dasar hukum ETLE ini adalah UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Pasal yang akan diterapkan adalah Pasal 272 dan PP. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penuntutan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan. Dasar Penindakan Terhadap Pelanggaran Pasal 23 dan Penindakan atas Pelanggaran dengan Bukti Arsip Elektronik Pasal 28.

"ETLE ini perlu diterapkan di era pandemi COVID-19 sebagai bentuk penegakan hukum melalui tindakan represif non yudisial, artinya ada pengawasan dan teguran bagi pelaku yang tertangkap kamera," ujarnya. .

Adapun mekanismenya, kata Made, kamera di titik-titik yang ditentukan akan menangkap pelanggaran, dan pengambilannya sudah terkoneksi dengan back office. Selanjutnya proses verifikasi dilakukan selama 3 hari, kemudian setelah 3 hari surat konfirmasi ini akan dikirimkan kepada pelaku.

Kemudian surat dikirim sesuai alamat dan diberikan waktu 5 hari untuk konfirmasi bisa langsung ke Polda DIY. Dalam aturan setelah 5 hari akan diberikan kode brizi, kemudian selama 7 hari harus menyelesaikan pembayaran dan jika dalam 15 hari tidak akan dilakukan konfirmasi. Blokir STNK, "ujarnya.

“Jadi kendaraan yang diblokir akan disistemasikan langsung ke regident (registrasi dan identifikasi), dan kendaraan yang diblokir bisa urus ke Samsat terdekat berkoordinasi dengan Gakkum Ditlantas Polda DIY kemudian harus menyelesaikan kewajiban ticketing,” tambah Made.

Tonton Video "Dalam 20 Hari, Polisi Tangkap 10 Pelaku Curanmor di Solo"
[Gambas:Video 20detik]
(rgr / din)